JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melestarikan lahan gambut tropis dan ekosistem air tawar. 

Pernyataan ini disampaikan dalam forum internasional, United Nations Environmental Assembly ke-7 (UNEA-7) di Nairobi, Kenya.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memaparkan strategi konservasi yang mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal sebagai fondasi keberhasilan program lingkungan nasional. 

Dalam forum bertajuk "Community-Based Freshwater and Peatland Conservation for a Resilient Planet", Diaz menekankan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen krusial dalam mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Diaz menjelaskan, Indonesia telah merestorasi sekitar 4,5 juta hektare lahan gambut melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) yang dimulai sejak 2017.

“Sepanjang program ini berjalan di 323 desa, hanya tiga desa yang mengalami kebakaran lahan. Program ini berhasil menyelamatkan masyarakat dari kebakaran sekaligus meningkatkan pendapatan warga,” ujarnya. 

Keberhasilan ini menegaskan bahwa konservasi berbasis komunitas dapat memberikan dampak ganda: melindungi lingkungan dan memperkuat ekonomi lokal.

Ke depan, pemerintah menargetkan program DMPG diperluas menjadi 800 desa. Hal ini dianggap penting karena sebagian besar wilayah gambut berada di daerah rawan bencana, sehingga keterlibatan warga menjadi faktor utama keberhasilan program. 

Model ini tidak hanya menekankan aspek lingkungan, tetapi juga aspek sosial-ekonomi, menciptakan keseimbangan antara konservasi dan pembangunan desa.

Peran Strategis Lahan Gambut dan Danau dalam Pengendalian Iklim

Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara dengan lahan gambut tropis terbesar di dunia dan cadangan air sekitar 500 kilometer kubik yang tersebar di 840 danau besar dan 735 danau kecil. 

Diaz menegaskan bahwa ekosistem ini memainkan peran penting dalam pengendalian perubahan iklim global, pengelolaan bencana, dan ketahanan pangan nasional. 

“Kita menekankan peran krusial ekosistem air tawar dan gambut dalam pengendalian perubahan iklim dan peningkatan ketahanan bencana, baik bagi Indonesia maupun dunia,” ujarnya.

Konservasi lahan gambut dan danau tidak hanya relevan di tingkat nasional, tetapi juga menjadi isu global yang membutuhkan perhatian internasional. 

Dengan memaparkan strategi dan capaian Indonesia di UNEA-7, pemerintah menegaskan kepemimpinan nasional dalam mengelola ekosistem tropis, termasuk mitigasi kebakaran, pengelolaan air, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Regulasi dan Kebijakan Mendukung Pengelolaan Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia telah membangun kerangka regulasi komprehensif untuk mendukung konservasi gambut dan danau. 

Beberapa regulasi utama meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, yang menetapkan 15 danau prioritas nasional.

Diaz menekankan bahwa regulasi ini memastikan konservasi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, melalui mekanisme pengawasan, penetapan standar operasional, dan insentif bagi desa-desa yang aktif berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. 

Kebijakan ini juga mempermudah koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dijalankan secara terpadu.

Selain regulasi domestik, Indonesia juga terlibat aktif dalam inisiatif global seperti Resolusi UNEA 5/4 mengenai pengelolaan danau berkelanjutan yang diadopsi oleh UNEP pada 2022. 

Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya fokus pada kebijakan nasional, tetapi juga membangun kerjasama internasional dalam melestarikan ekosistem kritis dunia.

Kolaborasi Regional dan Global untuk Pengelolaan Danau

Indonesia tengah memproses pendirian Regional Centre of Excellence for Sustainable Lake Management in Asia-Pacific, sebuah pusat keunggulan yang akan menjadi hub penelitian, edukasi, dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan danau berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik. 

Diaz Hendropriyono menyampaikan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus memfasilitasi kolaborasi regional. 

“Indonesia siap menjadi tuan rumah dan memfasilitasi kolaborasi ini. Kami juga mendorong pusat-pusat serupa di seluruh dunia untuk membentuk aliansi global dalam pengelolaan danau,” ujarnya.

Pusat ini akan menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik antarnegara di Asia-Pasifik. Kolaborasi semacam ini diharapkan memperkuat konservasi lokal sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga ekosistem air tawar dan lahan gambut. 

Kegiatan ini juga menjadi model bagi kerja sama global dalam menanggulangi masalah lingkungan yang bersifat lintas batas, seperti perubahan iklim dan degradasi lahan.

Dampak Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan

Keberhasilan program DMPG menunjukkan bahwa konservasi lingkungan dapat selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa-desa yang terlibat program ini tidak hanya terhindar dari kebakaran lahan, tetapi juga memperoleh peningkatan pendapatan melalui kegiatan ekonomi berbasis lingkungan, seperti budidaya tanaman khas lahan gambut, pariwisata desa, dan usaha berbasis ekosistem.

Diaz menekankan pentingnya model komunitas ini diterapkan secara luas, karena memberikan hasil yang lebih konkret dibandingkan pendekatan top-down.

“Keterlibatan warga membuat mereka memiliki rasa memiliki terhadap lahan mereka, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang nyata,” ujarnya. 

Indonesia berharap langkah-langkah ini menjadi inspirasi bagi negara lain untuk mengimplementasikan strategi serupa.

Dengan kombinasi regulasi yang kuat, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi regional maupun global, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam mitigasi perubahan iklim, pengelolaan bencana, serta pelestarian ekosistem kritis.

Model konservasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan lingkungan, tetapi juga menguatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar lahan gambut dan danau prioritas. 

Strategi ini diyakini dapat menjadi tonggak penting bagi pembangunan berkelanjutan dan perwujudan komitmen Indonesia terhadap agenda global pengelolaan lingkungan.