JAKARTA – Anggota Komisi XII sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah, SKK Migas, serta para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjaga dan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional di tengah tantangan sektor energi global.

Apresiasi itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan 10 KKKS terbesar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

"Target lifting migas tercapai dan pendapatan negara bukan pajak tercapai, upaya ini yang didorong" ujarnya.

Dalam rapat tersebut, SKK Migas mengungkapkan realisasi produksi minyak, kondensat, serta NGL hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 576,2 ribu barrel oil per day (BOPD). Adapun outlook produksi tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran 602–610 ribu BOPD, sementara lifting minyak nasional tahun 2027 diperkirakan berada di rentang 602–615 ribu BOPD.

Menurut Cornelis, proyeksi tersebut mencerminkan optimisme sekaligus komitmen pemerintah serta pelaku industri dalam menjaga keberlanjutan produksi migas sebagai sektor strategis penopang ketahanan energi Indonesia.

“Kami tentu mengapresiasi kerja keras pemerintah, SKK Migas, dan seluruh pelaku industri migas yang terus berupaya menjaga tingkat produksi nasional. Di tengah berbagai tantangan yang ada, target lifting yang disampaikan menunjukkan optimisme yang patut didukung bersama,” ujar Cornelis.

Ia berharap program peningkatan produksi, eksplorasi, serta pengembangan lapangan migas dapat terlaksana sesuai rencana guna memenuhi target yang telah ditetapkan. Menurutnya, keberhasilan lifting akan semakin bermakna bila dibarengi kontribusi besar terhadap penerimaan negara, sehingga manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan nasional.

“Kami berharap target lifting yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Pada saat yang sama, capaian tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan negara, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas, sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.

Cornelis juga menekankan urgensi sinkronisasi data antarinstansi—seperti Kementerian ESDM, SKK Migas, serta Kementerian Keuangan—demi memperkuat perencanaan dan efektivitas kebijakan sektor migas.

“Agar tak seperti yang lalu, sinergi antar-kementerian dan lembaga tentu perlu terus diperkuat agar data produksi, lifting, maupun penerimaan negara dapat terkelola dengan baik. Kesamaan basis data akan membantu presiden khususnya pemerintah dalam menyusun kebijakan yang semakin tepat dan responsif terhadap kebutuhan sektor energi nasional,” ujarnya.

Ia pun menyoroti proyeksi cost recovery tahun 2027 yang diperkirakan mencapai US$10,1 miliar hingga US$11,5 miliar. Cornelis menilai peningkatan investasi dan eksplorasi merupakan kunci keberlanjutan produksi migas serta penambahan PNBP.

“Kami mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan investasi dan eksplorasi di sektor migas. Harapannya, investasi yang dilakukan dapat menghasilkan peningkatan produksi yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah yang semakin besar bagi perekonomian nasional,” kata Cornelis.

Menutup pernyataannya, Cornelis menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kolaborasi demi tujuan pembangunan nasional.

“Apabila target lifting dapat tercapai dan kontribusi terhadap penerimaan negara terus meningkat, maka sektor migas akan semakin kuat dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah tujuan bersama yang perlu terus kami dorong,” tegasnya.