JAKARTA - Indonesia mematok target pencapaian net zero emission pada 2060, namun perjalanan menuju target tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Walaupun teknologi energi baru terbarukan (EBT) kian terjangkau dan berkembang pesat, penerapannya di Indonesia dianggap masih mengalami perlambatan.

Mengacu pada data Joint Research Centre (JRC) yang dikompilasi GoodStats.id, Indonesia berada di urutan keenam negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar secara global pada 2024. 

Di sisi lain, target bauran EBT nasional tahun 2025 yang sebesar 15,75 persen masih di bawah target 17–19 persen sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

Berbagai hambatan tersebut menjadi fokus diskusi "Cheap and Clean Energy Now: Dari Persepsi ke Aksi, Dari Suara ke Kebijakan" yang dihelat Generasi Energi Bersih bersama METI Indonesia dan Yayasan Indonesia Bebas Emisi. 

Presiden Project Case IESR, Fadhil Ahmad Qamar, mengungkapkan bahwa tantangan utama pengembangan energi terbarukan saat ini tidak lagi terletak pada aspek teknologi.

Menurutnya, biaya energi terbarukan terus merosot selama dua dekade terakhir seiring kemajuan teknologi dan semakin mapannya rantai pasok. Namun, pemanfaatannya masih terganjal minimnya infrastruktur kelistrikan.

"Salah satu problem kenapa energi terbarukan lambat berkembang karena ada bottleneck di pengembangan jaringan sistem transmisi dan distribusi," ujarnya.

Ia memaparkan bahwa pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik berlangsung lambat akibat keterbatasan sumber pendanaan. Dampaknya, banyak potensi energi terbarukan yang belum terserap secara maksimal ke dalam sistem kelistrikan nasional.

Selain masalah infrastruktur dan regulasi, rendahnya kesadaran publik juga dianggap sebagai hambatan signifikan. Community Action Manager The Climate Reality Project Indonesia, Arifah Handayani, menuturkan masih banyak masyarakat yang belum menganggap transisi energi sebagai urgensi.

"Tantangan terbesar mungkin satu adalah urgensi. Urgensi, kenapa sih kami harus melakukan transisi energi?" ujarnya.

Menurut Arifah, tanpa kesadaran mengenai dampak krisis iklim serta pentingnya mengubah pola konsumsi energi, transisi energi akan sulit terwujud secara meluas. 

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif agar masyarakat terlibat dalam perencanaan transisi energi sehingga solusi yang tercipta sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Sementara itu, Sekretaris METI Energi Muda, Anggira Libratama, berpendapat bahwa tantangan terbesar yang ia rasakan adalah kurangnya kepedulian generasi muda terhadap isu energi bersih. 

Menurutnya, banyak anak muda yang peduli pada isu lingkungan secara umum, namun belum memahami keterkaitan antara energi, emisi, dan krisis iklim.