JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menginisiasi satuan investigasi untuk menyelidiki tersebarnya surat resmi Menteri Pekerjaan Umum yang viral di media sosial.

Fokus penelusuran difokuskan untuk mengungkap pihak yang diduga menyebarkan dokumen internal tersebut ke ruang publik.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menjelaskan, investigasi sedang berjalan untuk memastikan titik kebocoran surat yang mencuri perhatian publik karena menyertakan nama anak Menteri PU, Doddy Hanggodo, sebagai bagian dari rombongan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat.

"Kami sedang melakukan investigasi dan membentuk tim untuk mencari tahu dari mana sumber kebocoran surat dinas tersebut," kata Apri dari Sumbernya, Rabu (8/7/2026).

Ia menegaskan, jika hasil penelusuran memperlihatkan dokumen itu bocor dari lingkup internal Kementerian PU, pegawai yang terlibat akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau memang terbukti berasal dari internal, tentu akan diberikan sanksi. Namun saat ini kami masih melakukan pendalaman sehingga belum bisa dipastikan bentuk sanksinya, apakah ringan, sedang, atau berat," ujarnya dari Sumbernya.

Apri menambahkan, hingga kini agenda investigasi masih berlangsung sehingga kementerian belum dapat menyimpulkan oknum yang bertanggung jawab atas penyebaran dokumen tersebut.

Di sisi lain, Apri menegaskan surat yang beredar di media sosial merupakan berkas administrasi yang diterbitkan untuk memenuhi syarat pengurusan visa lewat Kementerian Luar Negeri.

Menurutnya, surat tersebut bukanlah persetujuan perjalanan dinas maupun bukti penggunaan anggaran negara.

"Yang perlu kami tegaskan adalah tidak ada penggunaan APBN untuk pembiayaan anggota keluarga ataupun kepentingan pribadi. Apabila nantinya terdapat anggota keluarga yang mendampingi, seluruh pembiayaannya menggunakan dana pribadi," ujar dari Sumbernya.

Ia juga menjabarkan rencana kunjungan Menteri PU ke New York hingga kini masih bersifat tentatif.

Keberangkatan masih bergantung pada prioritas tugas pemerintah di dalam negeri, termasuk penanganan pascabencana, percepatan penyelesaian program Sekolah Rakyat, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi El Nino.

Apri menambahkan, pencantuman nama anggota keluarga dalam surat administrasi dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Dalam proses pengurusan visa, nama pendamping memang disarankan dicantumkan dalam satu dokumen sebagai bagian dari kelengkapan administrasi.