LONDON - Ketegangan di Iran mendorong sejumlah negara yang rentan terhadap krisis energi untuk meningkatkan volume penyimpanan minyak dan gas domestik guna bersiap menghadapi gejolak serupa di masa depan.

Berdasarkan data Reuters, langkah memperkuat cadangan energi ini berpotensi memunculkan permintaan tambahan mencapai 500 juta barel minyak serta produk turunannya dalam beberapa tahun mendatang.

Ketika Jalur Selat Hormuz hampir lumpuh total selama lebih dari tiga bulan, sekitar seperlima dari pasokan minyak dan gas alam cair global sempat tersendat.

Gangguan ini mengguncang pasar energi dunia dan sempat mendorong harga minyak Brent mendekati angka US$120 per barel.

Namun, dampaknya diprediksi bakal jauh lebih buruk jika dunia tidak memiliki simpanan darurat yang siap dialirkan ke pasar kapan saja.

Pada awal konflik pecah, sebanyak 32 negara anggota International Energy Agency (IEA) sepakat melepaskan cadangan minyak strategis atau strategic petroleum reserves (SPR) dengan jumlah terbesar sepanjang sejarah, yakni 400 juta barel.

Amerika Serikat menjadi negara yang menggelontorkan volume stok paling banyak dalam kebijakan tersebut.

Langkah pengucuran ini menjadi yang keenam kalinya sejak IEA didirikan dan kembali membuktikan betapa krusialnya keberadaan cadangan energi darurat.

Kebijakan ini berakar dari respons negara-negara maju terhadap embargo minyak Arab pada tahun 1973, yang kemudian mewajibkan setiap anggota IEA memiliki pasokan darurat minimal setara dengan 90 hari impor bersih.

Tiongkok juga menunjukkan betapa pentingnya mempunyai cadangan energi strategis.

Meski bukan anggota penuh IEA, Negeri Tirai Bambu tersebut telah bertahun-tahun mengumpulkan cadangan minyak strategis yang diperkirakan menjadi salah satu yang terbesar di dunia dengan total melewati 14 miliar barel.

Stok tersebut membantu Tiongkok memotong impor minyak mentah hingga lebih dari sepertiga selama masa perang.

Meskipun tidak semua penurunan impor itu dipastikan berasal dari pelepasan stok, strategi Beijing membuktikan bahwa negara tersebut memiliki ruang untuk mengandalkan cadangan saat pasokan global menipis dan harga melonjak.

Dengan menahan pembelian di kala pasokan dunia seret dan harga minyak melambung, Tiongkok dinilai berhasil menghemat miliaran dolar sekaligus meredam tekanan pada perekonomiannya.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan beberapa negara Asia lain yang masih menggantungkan sekitar 60% impor energi mereka pada wilayah Timur Tengah.

Dampak paling berat dirasakan oleh India, Pakistan, Thailand, serta sejumlah negara lain yang memiliki simpanan domestik terbatas.

Karena tidak mempunyai pasokan darurat yang memadai, pemerintah di negara-negara tersebut terpaksa mengambil langkah efisiensi, mulai dari penyaluran subsidi, pembatasan penggunaan BBM, pengurangan jam kerja, hingga kebijakan hemat energi lainnya.

Reuters melaporkan bahwa banyak negara pengimpor yang rentan akan menaikkan cadangan minyak strategis mereka jika kondisi fiskal memungkinkan.

Sementara itu, negara yang memiliki keterbatasan anggaran untuk mengumpulkan stok besar kemungkinan akan lebih mengandalkan strategi pembatasan konsumsi saat krisis terjadi.

India masuk dalam daftar salah satu negara yang amat membutuhkan perluasan cadangan strategis.

Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia tersebut berstatus sebagai importir minyak terbesar ketiga sekaligus importir liquefied petroleum gas (LPG) rumah tangga terbesar kedua.

Menurut estimasi IEA, India diproyeksikan akan menjadi negara dengan permintaan minyak global terbesar hingga tahun 2030.

Namun, India bukan merupakan anggota penuh IEA sehingga tidak ikut serta dalam aksi pelepasan cadangan bersama selama masa perang.

Saat ini, cadangan minyak strategis milik India hanya dapat memenuhi kebutuhan sekitar delapan hari impor.

Untuk mengejar standar IEA yang setara dengan 90 hari impor, India membutuhkan tambahan pasokan di atas 400 juta barel, dengan perkiraan biaya mencapai US$28 miiliar jika harga minyak berada di level US$70 per barel.

Kini India dinilai mulai bergerak untuk menambah volume simpanan minyaknya.

Surat kabar Economic Times mengabarkan bahwa pemerintah India memerintahkan Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) untuk membangun cadangan baru berkapasitas 1,75 juta ton atau mendekati 13 juta barel, yang dapat meningkatkan daya tampung penyimpanan darurat negara itu hingga sepertiganya.

Pakistan juga menghadapi kondisi yang hampir sama.

Sebelum perang meletus, sekitar 90% impor minyak dan LNG negara tersebut dipasok dari Timur Tengah.

Sekarang Islamabad juga sedang menjajaki peluang untuk memperluas infrastruktur penyimpanan domestik mereka.

Untuk membangun cadangan yang setara dengan 90 hari impor, Pakistan diperkirakan membutuhkan pasokan tambahan sekitar 35 juta barel.

Australia, sebagai satu-satunya anggota penuh IEA dengan rekam jejak konsisten gagal memenuhi kewajiban cadangan strategis lembaga tersebut, juga telah mengumumkan program belanja senilai US$7 miliar demi menaikkan pasokan bahan bakar hingga menyamai minimal 50 hari kebutuhan.

Beberapa negara lain, termasuk Singapura sebagai pusat kilang minyak terbesar di wilayah Asia, dikabarkan tengah mengkaji pembangunan atau perluasan fasilitas penyimpanan minyak serta gas strategis.

Di wilayah Eropa, infrastruktur penyimpanan gas sebenarnya sudah memadai untuk mengatasi lonjakan permintaan musiman, terutama ketika musim dingin tiba.

Namun, karena impor LNG saat ini menyumbang di atas 40% pasokan gas regional—dan lebih dari 60% pasokan tersebut didatangkan dari Amerika Serikat—Eropa dinilai berpotensi mengambil opsi menambah depot penyimpanan yang dikelola langsung oleh pemerintah.

Bahkan negara-negara produsen energi pun turut mengambil langkah serupa.

Sejumlah perusahaan minyak nasional di kawasan Teluk mulai mencari fasilitas penyimpanan eksternal di luar wilayah mereka untuk menjaga fleksibilitas ekspor saat krisis melanda.

Saudi Aramco, sebagai contoh, kini telah mengelola fasilitas penyimpanan di Jepang, Korea Selatan, Mesir, hingga Eropa barat laut, serta menunjukkan rencana untuk menjajaki ekspansi lanjutan.

Secara keseluruhan, seluruh rencana baru tersebut diprediksi membutuhkan sekitar 500 juta barel minyak mentah beserta produk turunannya untuk mengisi fasilitas penyimpanan yang baru dibangun.

Pada saat yang sama, pasokan global yang berkurang sepanjang masa perang juga harus diisi kembali.

IEA memperkirakan sekitar 400 juta barel telah dikuras dari cadangan dunia sejak konflik pecah, dan proses penarikan diproyeksikan tetap berjalan selama musim panas meski Selat Hormuz telah kembali beroperasi.

Jika dijumlahkan, tambahan kebutuhan untuk pembangunan cadangan baru serta pemulihan pasokan lama dapat mencapai kisaran 1 miliar barel.

Meskipun prosesnya diprediksi memakan waktu hingga beberapa tahun, lonjakan permintaan dalam skala tersebut tetap berpotensi memperkuat harga minyak dunia.

Waktu pelaksanaannya dinilai berada dalam momentum yang menguntungkan.

IEA memproyeksikan pasokan minyak dunia akan melonjak tahun depan seiring dengan normalisasi produksi di Timur Tengah, bahkan berpotensi melebihi tingkat permintaan hingga di atas 4 juta barel per hari.

Dalam situasi tersebut, kenaikan permintaan akibat pengisian cadangan diprediksi tidak akan langsung memicu kenaikan tajam harga minyak mentah.

Namun, kondisi ini dapat berubah jika pemulihan pasokan dari wilayah Teluk berjalan lebih lambat dari harapan, baik karena hambatan logistik maupun terganggunya stabilitas geopolitik di Timur Tengah.

Untuk jangka panjang, tren peningkatan cadangan energi ini dinilai akan mengubah dinamika pasar minyak dunia.

Struktur global dengan simpanan strategis yang jauh lebih besar berpeluang lebih tahan terhadap gangguan pasokan, sehingga fluktuasi harga dapat menjadi lebih stabil seiring berjalannya waktu.

Melalui kepemilikan stok yang lebih banyak, negara-negara seperti India juga memiliki peluang untuk menahan aktivitas pembelian saat pasokan sedang menipis, mengikuti langkah Tiongkok, sehingga lonjakan harga dapat ditekan.

Bagi para importir, pelajaran dari krisis Hormuz dinilai sangat jelas: hambatan yang dulunya dianggap tidak mungkin terjadi ternyata tetap bisa pecah, berlangsung lebih lama dari perkiraan, dan dampak paling beratnya akan menimpa negara yang lalai menyediakan cadangan penopang.