JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, mengumumkan rencana pengunduran dirinya. Hal ini ia sampaikan pada Senin (22/6/2026) melalui pernyataan resmi di depan Downing Street. Nominasi bagi pemimpin baru akan dimulai pada 1 Juli, dan Inggris diharapkan memiliki PM baru pada bulan September.

Starmer telah memimpin Inggris selama dua tahun. Awalnya, ia memenangkan kursi kepemimpinan Partai Buruh dari Jeremy Corbyn pada 2024, yang menurutnya telah mendorong anti-Semitisme. Kemenangan Partai Buruh dalam pemilu tahun tersebut menjadi hasil terbaik dalam lebih dari dua dekade, sekaligus mengakhiri 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif (Tory).

Lantas, mengapa Starmer mundur dan pemerintahannya menjadi tak populer? Masa bulan madu Starmer ternyata berakhir singkat. Sebulan pascapemilu, peringkat persetujuan bersihnya turun dari plus tujuh menjadi nol, dengan 52% warga Inggris menyatakan kepada Ipsos bahwa negara mereka menuju "ke arah yang salah". 

Menurut YouGov, dukungan bersih terhadapnya berada di angka -48, menjadikannya perdana menteri paling tidak populer dalam sejarah saat ini. Setelah kehilangan 187 kursi dewan lokal tahun lalu, Partai Buruh kehilangan lebih dari 1.400 kursi dalam pemilu Mei 2026, beriringan dengan kebangkitan Partai Reformasi Inggris pimpinan Nigel Farage.

Starmer memutuskan berhenti lantaran desakan dari pihak oposisi serta tekanan internal partai. Sejumlah menteri senior dilaporkan telah mengonfirmasi kepada Starmer pada akhir pekan bahwa mereka tidak akan mendukungnya lagi, sehingga ia mengumumkan keputusan untuk mundur pada Senin pagi.

Dalam pidato perdananya tahun 2024, Starmer menyebut pemerintahannya menemukan "lubang hitam senilai £22 miliar (sekitar Rp525 triliun) dalam keuangan publik" dan harus membuat "keputusan yang tidak populer" untuk memperbaikinya, termasuk kenaikan pajak. 

Menurut Aliansi Pembayar Pajak, antara Juli 2024 hingga November 2025, pemerintahan Starmer memberlakukan pajak baru atau menaikkan pajak lama setiap sepuluh hari. Harapan pemilih akan perubahan hidup pasca-pemerintahan Konservatif pun sirna, apalagi saat Starmer mengumumkan pemotongan kesejahteraan.

"Kami sudah menjalani pengetatan anggaran Konservatif selama 14 tahun," kata pemimpin Partai Hijau, Zack Polanski, kepada wartawan pada bulan Mei. "Keir Starmer terpilih karena menjanjikan perubahan dan, sebenarnya, apa yang kami lihat hanyalah sedikit perubahan, dan dalam banyak hal keadaan menjadi lebih buruk," tambahnya.

Selain kebijakan ekonomi, respons Starmer terhadap kerusuhan anti-imigrasi akhir 2024 membuat kelompok sayap kanan marah. Ia terlibat pertengkaran publik dengan Elon Musk mengenai RUU Keamanan Online yang dianggap mengekang kebebasan berpendapat. 

Isu pro-Palestina juga menjadi bumerang; Starmer sempat menolak gencatan senjata di Gaza sebelum akhirnya membalikkan posisi setelah pemilih Muslim dan sayap kiri meninggalkan partainya. Terakhir, reputasinya tercoreng akibat skandal hubungan Peter Mandelson, mantan duta besar yang ia tunjuk, dengan terpidana pedofil Jeffrey Epstein.

Setelah dua tahun kepemimpinan Partai Buruh, warga Inggris merasa lebih miskin, kurang bebas, dan lebih terpecah belah. Kemenangan telak Andy Burnham dalam pemilihan sela di Manchester baru-baru ini pun kini dipandang sebagai gelombang dukungan bagi calon pemimpin baru yang lebih independen.