SORONG – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Multipol Penyusunan dan Penguatan Kebijakan Pangan Lokal sebagai langkah untuk memperkokoh ketahanan pangan serta mendukung pembangunan rendah karbon di wilayah tersebut.

Acara itu dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Viktor F. Solossa, S.Pd., ST., MT, bertempat di Vega Hotel, Kota Sorong, pada Kamis (18/06/2026).

FGD tersebut diselenggarakan untuk mengumpulkan beragam masukan, perspektif, serta rekomendasi dari para pemangku kepentingan guna menyusun kebijakan pengembangan pangan lokal yang berkesinambungan dan selaras dengan agenda pembangunan hijau serta pemenuhan target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam arahannya, Viktor Solossa menekankan bahwa diskusi ini memiliki kedudukan strategis dalam menetapkan arah kebijakan pangan lokal yang sanggup menjawab tantangan pembangunan di daerah sekaligus memelihara kelestarian lingkungan.

"FGD ini sangat penting sebagai sarana untuk menghimpun masukan, pandangan, pengalaman, dan rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan. Hasil diskusi yang dilaksanakan hari ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan pangan lokal yang terintegrasi dengan agenda pembangunan hijau serta target FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Papua Barat Daya," ujarnya.

Menurut Viktor, pengembangan pangan lokal tidak sekadar bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga wajib mampu menghadirkan manfaat ekonomi bagi warga dengan tetap mengedepankan keberlangsungan sumber daya alam.

Viktor berharap FGD tersebut mampu merumuskan rekomendasi yang konkret, bersifat implementatif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan daerah di sektor pangan.

"Rekomendasi tersebut hendaknya mencakup penguatan produksi pangan lokal, peningkatan nilai tambah dan akses pasar, pengembangan inovasi serta teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan masyarakat, perlindungan hak-hak masyarakat adat," tambahnya.