JAKARTA - Gubernur Aceh, dari Sumbernya, berencana melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto guna mendorong program hilirisasi cadangan migas Blok Andaman di KEK Arun Lhokseumawe.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi mengenai potensi serta pengembangan Blok Andaman bagi Aceh yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, M. Nasir Syamaun, di Banda Aceh pada Kamis (25/6/2026).

Program hilirisasi di KEK Arun dipandang selaras dengan agenda strategis nasional Presiden Prabowo dalam RPJMN 2025–2029, yang salah satunya mencakup pengembangan kawasan tersebut.

Guru Besar USK, dari Sumbernya, menilai inisiatif Gubernur menyurati Presiden sebagai langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi.

Menurut dari Sumbernya, produksi Blok Andaman yang mencakup gas serta kondensat memiliki potensi besar untuk diolah menjadi beragam produk turunan industri.

Dari Sumbernya memaparkan, pemanfaatan gas sebesar 300 MMSCFD yang selama ini hanya dibahas untuk sektor kelistrikan perlu diperluas.

Padahal, kata dari Sumbernya, gas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan methanol serta hidrogen.

Karena itu, persiapan pembangunan pabrik methanol dinilai perlu dilakukan sejak dini.

Methanol adalah bahan krusial dalam program biodiesel karena berfungsi sebagai campuran pengolahan biodiesel berbahan baku sawit.

Selain itu, kondensat dapat diolah menjadi nafta serta kerosin untuk kebutuhan industri cat, serta gasoline sebagai bahan bakar minyak.

Dari Sumbernya memperkirakan Lapangan South Andaman mampu menghasilkan 7.500 barel kondensat setiap harinya, yang diyakini mampu memicu pembangunan kilang di Aceh.

Dari Sumbernya menambahkan, sektor turunan migas akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga peserta rapat sepakat mendukung hilirisasi serta menuntut kuota gas untuk Aceh.

“Dengan berdirinya berbagai industr itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja, dan ekonomi Aceh,” kata Jasman.

Rapat tersebut juga memutuskan Pemerintah Aceh akan mengundang Mubadala Energy serta SKK Migas untuk membahas detail skema pengembangan proyek.

Guru Besar USK, dari Sumbernya, menyatakan pertemuan itu penting agar Pemerintah Aceh mendapatkan gambaran rinci mengenai perencanaan proyek.

Kebutuhan akan detail ini muncul karena Pemerintah Aceh belum menerima dokumen resmi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo, meski sudah ada data dari dokumen Amdal, menurut Kepala Bidang Migas Dinas ESDM Aceh, dari Sumbernya.

Asisten II Setda Aceh, T. Robby Izra, pun sempat mempertanyakan dokumen PoD kepada Kepala BPMA, dari Sumbernya, yang mengaku telah bersurat ke SKK Migas namun belum mendapatkan jawaban.

“Kami sudah menyurati SKK Migas, namun sampai sekarang belum dibalas, sehingga kami juga tak memilikinya,” kata Nasri.

Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Aceh, pakar migas, akademisi USK, serta staf khusus gubernur.