JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) dengan dukungan Transport & Environment (T&E) Asia Pacific merilis studi berjudul Zero Emission Trucks in Indonesia: A Policy and Regulatory Roadmap for Heavy and Medium Duty Freight pada Rabu (17/6/2026).

Kajian ini menekankan urgensi dekarbonisasi pada truk angkutan sebagai langkah strategis menekan emisi di sektor transportasi, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memangkas beban fiskal akibat subsidi dan kompensasi BBM. 

Laporan ini merupakan studi perdana mengenai Zero Emission Truck di Indonesia sekaligus peta jalan untuk mencapai target dekarbonisasi kendaraan logistik.

Sektor transportasi merupakan penyumbang emisi terbesar ketiga dalam sektor energi nasional. Pada 2024, emisi di sektor ini mencapai 168 MtCO2e atau sekitar 25 persen dari total emisi nasional dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,56 persen per tahun. Transportasi jalan menyumbang porsi emisi terbesar, yakni sekitar 88 persen atau 148 MtCO2e.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa dalam kategori transportasi jalan, meskipun hanya mencakup 4 persen dari populasi kendaraan nasional, truk berkontribusi sebesar 31 persen emisi transportasi jalan atau sekitar 42,61 MtCO2e. 

Angka tersebut setara dengan 28,8 persen jejak karbon seluruh sektor transportasi. Kontribusi utama berasal dari truk sedang (medium-duty vehicle/MDV) sebesar 51 persen dan truk berat (heavy-duty vehicle/HDV) sebesar 13 persen dari total emisi angkutan barang.

“Dekarbonisasi truk angkutan barang perlu menjadi prioritas dalam agenda transisi energi Indonesia karena dampaknya sangat besar untuk penguatan daya saing ekonomi dan kemandirian energi nasional. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan total kendaraan nasional, truk memiliki kontribusi emisi yang sangat besar, sekaligus menjadi tulang punggung logistik nasional. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pertumbuhan aktivitas logistik akan terus meningkatkan konsumsi energi fosil, emisi, dan beban subsidi BBM,” ujar Fabby.

Pemodelan IESR menunjukkan skenario adopsi 100 persen truk tanpa emisi (zero emission trucks, ZET) pada 2060 dapat menekan kebutuhan energi akhir hingga 78 persen dibanding skenario Business as Usual (BAU) dan mengurangi emisi knalpot hingga 99 persen. 

Truk listrik juga 62–87% lebih efisien daripada truk diesel. Transisi ke listrik jaringan juga memfasilitasi integrasi dengan sistem kelistrikan yang ditargetkan semakin rendah karbon.

Reza Hertantyo, Plt. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan, menyatakan pihaknya tengah menyusun Peta Jalan Dekarbonisasi dan Transisi Energi Sektor Transportasi sebagai panduan strategi menuju transportasi berkelanjutan. 

Kebijakan akan difokuskan pada penerapan standar Euro 4, biodiesel, elektrifikasi kendaraan komersial, serta kebijakan Zero ODOL.

“Peta jalan ini akan memuat baseline emisi, target dan potensi pengurangan emisi, proyeksi bauran energi, serta strategi dekarbonisasi transportasi yang dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih bersih dan berdaya saing,” tegas Reza.

Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi IESR, Ilham Rizqian Fahreza Surya, menegaskan bahwa ketergantungan pada BBM memperbesar risiko fiskal dan ketahanan energi Indonesia. 

Studi IESR memproyeksikan setiap truk listrik yang beroperasi mampu menghindari beban subsidi sekitar Rp21 juta per tahun pada 2030, meningkat hingga Rp50 juta per unit pada 2060.

“Transisi menuju truk tanpa emisi tidak hanya relevan dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan fiskal. Elektrifikasi truk dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada diesel, menekan risiko fluktuasi harga minyak global, serta membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan,” kata Ilham.

IESR mengajukan tiga rekomendasi: penerapan standar efisiensi bahan bakar minimal 10 persen per tahun, mendorong produsen membawa model ZET global ke pasar domestik melalui insentif, serta pembangunan stasiun pengisian daya setiap 100 km di koridor nasional. 

IESR juga menilai reformasi instrumen pembiayaan seperti leasing berbunga rendah adalah kunci percepatan adopsi ZET.