MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur tengah menimbang opsi pemanfaatan kendaraan listrik (EV) untuk operasional kedinasan, demi meredam pembengkakan biaya akibat lonjakan harga BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso di Kota Malang, Jawa Timur, menjelaskan bahwa pihak pemkot kini mulai menganalisis peluang migrasi armada dinas dari yang sebelumnya mengonsumsi BBM ke tenaga setrum.

"Pastinya menyikapi hal ini dengan memformulasikan opsi untuk kendaraan dinas yang basisnya BBM menjadi listrik, kami sedang kaji," kata Erik.

Erik membeberkan bahwa diskusi intensif sedang berjalan di internal pemkot untuk menetapkan mekanisme pengadaan EV, baik melalui skema pembelian langsung maupun opsi sewa.

Sementara itu, armada dinas konvensional yang ada saat ini berpeluang untuk dilego secara berkala ataupun sekaligus.

Oleh sebab itu, Pemkot Malang masih mengalkulasi kebutuhan dana sebelum mengambil keputusan pengadaan, sembari mengumpulkan data spesifikasi dari bermacam pabrikan kendaraan listrik.

"Jadi begini apabila ada case seperti ini kami melakukan pemodelan, sedang disimulasikan angka investasinya berapa dan penghematannya yang bisa dilakukan bisa meng-cover kenaikan ini atau tidak. Kalau soal ketersediaan SPKLU dengan PLN tak ada masalah," ujar dia.

Di samping itu, Erik mengutarakan bahwa sebagai strategi meredam lonjakan biaya operasional imbas mahalnya Pertamax, jajaran pemkot terus menggalakkan pengetatan anggaran.

Langkah efisiensi ini digodok secara masif lewat rangkaian rapat dinas guna mengukur ketahanan anggaran sampai pengujung 2026, terlebih dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk Kota Malang mengalami pemotongan sebesar Rp284 miliar.

Berbagai taktik disiapkan oleh Pemkot Malang demi menjamin agar fluktuasi harga bahan bakar tersebut tidak sampai mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berupaya agar kondisi kenaikan harga BBM tetap membuat layanan publik bisa berjalan optimal," tuturnya.