SULAWESI TENGAH - Bagi penduduk Desa Banasu, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, air bukan sekadar konsumsi rumah tangga atau irigasi, melainkan sumber energi.

Air mengalir dari kuala ke anak-anak sungai di desa tersebut, kemudian warga memanennya menjadi sumber listrik.

Listrik PLN belum menjangkau desa ini.

Meski begitu, penduduk memenuhi kebutuhan energi secara swadaya dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) hasil rakitan sendiri.

Desa Banasu berbatasan langsung dengan hutan lindung.

Akses menuju desa ini membutuhkan waktu sekitar tiga jam perjalanan motor dari Desa Gimpu, desa terakhir yang dapat dijangkau mobil.

Jarak Gimpu ke Banasu sekitar 35 km dengan medan jalan yang sulit, berupa bebatuan, lumpur, dan melewati tepian lembah curam.

Penduduk desa yang berjumlah 80 keluarga atau 268 jiwa pada 2025 terbagi dalam empat rukun tetangga (RT).

Setiap RT memiliki PLTMH berkapasitas 5 kVA yang dibangun sejak 2015 menggunakan dana desa, dan sempat dibangun kembali usai rusak akibat banjir pada 2024.

"Satu instalasi kurang lebih habisnya Rp30 juta," kata Edwin Kudjere, Kepala Desa Banasu, Mei lalu.

Pengelolaan pembangkit dilakukan sepenuhnya oleh RT, di mana warga memberikan sumbangan untuk biaya perawatan teknis atau pembersihan dampak alam.

Besaran sumbangan setiap RT berbeda sesuai kesepakatan warga.

Jika suplai listrik RT dirasa kurang, warga membangun pembangkit pribadi, dengan setidaknya terdapat lima PLTMH milik individu seperti Yaqob dan Martin Luther.

Sejak memiliki pembangkit sendiri tahun lalu, Yaqob tidak lagi menggunakan listrik RT.

Dia menghabiskan Rp30 juta untuk PLTMH yang melayani empat rumah, dengan bendungan sederhana dari batu dan kayu.

"Hanya kami bendung-bendung secara alam saja, pakai batu dengan daun-daun, pohon-pohon," kata Yaqob.

Untuk alat dan mesin, dia membeli di bengkel yang sudah siap merakit di Gimpu.

Yaqob mengontrol sendiri perawatan instalasinya, termasuk jika ada komponen rusak atau ancaman banjir.

Di rumahnya terdapat 19 lampu dan satu televisi, dengan ketentuan setidaknya satu lampu selalu menyala sebagai beban agar generator tidak mudah rusak.

Berbeda dengan Martin, ia tetap menggunakan listrik RT meski memiliki pembangkit sendiri.

Ary Bachtiar Krishna Putra, Dosen Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menekankan perlunya pengendali beban (electrical load control/ELC) agar jaringan listrik stabil dan penggunaan optimal.

Kinerja PLTMH bisa tidak maksimal jika aliran air dan ketinggian jatuh air (head) tidak seimbang, sehingga bisa terjadi kecepatan berlebih (over speed) yang merusak baling-baling.

"Kalau memang bebannya itu berubah dengan mudah untuk mengejas (mengelola) beban dari generator."

Untuk meningkatkan kestabilan, ia menyarankan penggunaan stabilizer voltase (Stavol) atau automatic voltage regulator (AVR).

Ary mengapresiasi inisiatif mandiri warga dan berharap kampus teknik atau program pemerintah seperti KKN Patriot dapat memberikan pendampingan teknis.

Kemandirian energi Banasu didukung oleh terjaganya hutan, khususnya melalui aturan adat Ko’ olo atau Taolo yang melarang aktivitas perusak lingkungan di area hulu sungai.

Pelanggaran aturan ini dipercaya membawa mara bahaya bagi pelakunya.

"Kalau kami Indonesia-kan Taolo itu area konservasi sebenarnya," kata Desmon Riha, Manager Sustainable Livelihood & Ekonomi Restoratif, Karsa Institut.

Masyarakat Adat Banasu kini sedang mengajukan penetapan hutan adat seluas 1.951,93 hektar kepada Kementerian Kehutanan.

Pada 2025, mereka telah mendapatkan SK Bupati Sigi terkait pengakuan perlindungan masyarakat dan wilayah adat To Kulawi di Desa Banasu.

Bupati Sigi, Mohammad Rizal Intjenae, mengungkapkan bahwa sekitar 30 dari 177 desa di Sigi belum terjangkau listrik PLN akibat lokasi yang sulit diakses.

Pemerintah Sigi berencana membangun PLTA untuk industri, namun bupati menegaskan akan menolak perusahaan jika masyarakat tidak setuju.

Perusahaan saat ini telah membantu pembukaan jalan sepanjang 65 km, sebuah keinginan masyarakat yang tidak sanggup dibiayai APBD.

Beyrra Triasdian, Manajer Energi Terbarukan Trend Asia, menyatakan bahwa negara wajib memberikan akses listrik bagi seluruh warga sebagai amanat konstitusi.

"Harusnya semua energi yang ada di bumi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat," katanya, Senin (18/5/26).

Dia menilai adanya ketimpangan jika warga membangun PLTMH swadaya sementara di hulu terdapat PLTA besar untuk industri, yang berisiko merusak ruang hidup warga.

Trend Asia mendorong porsi pendanaan terpadu untuk pembangkit energi terbarukan skala komunitas.

Kebijakan energi seharusnya sesuai dengan potensi daerah dan memberikan pendampingan hingga warga benar-benar mandiri.

"Karena sejauh ini komunitas tuh sering disenggol tetapi enggak pernah ada skema khusus. Terus habis gitu, biasanya mereka cuma ngomongin tentang investasi awal aja sebenarnya," kata Beyrra.