CIKARANG - Sektor industri baterai kendaraan bermotor listrik dengan basis nickel manganese cobalt (NMC) memerlukan sokongan insentif yang lebih tepat sasaran supaya program hilirisasi mineral serta pembentukan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri bisa berjalan seiringan.
Menilik pada data milik Indonesia Battery Corporation (IBC), dari total sekitar 103.000 unit mobil listrik yang laku terjual di sepanjang tahun 2025, tercatat hanya berkisar 4 persen saja yang mengadopsi baterai NMC dengan bahan baku nikel.
Sementara untuk sisa porsi yang lainnya terpantau masih mengandalkan jenis baterai lithium iron phosphate (LFP) yang menggunakan bahan baku dari besi dan fosfat.
Eko Adji Buwono selaku Pengamat Energi sekaligus Project Coordinator ENTREV memaparkan bahwa pemberian insentif untuk baterai NMC menjadi elemen krusial dalam memperkokoh ekosistem kendaraan listrik yang berbasis pada sumber daya alam dalam negeri.
Dia menjelaskan bahwa sokongan fiskal tidak boleh melulu hanya disalurkan bagi para konsumen kendaraan listrik saja, melainkan wajib menyentuh seluruh rantai industri baterai yang berbasis nikel dari sektor hulu hingga ke hilir, mulai dari bagian smelter, precursor, cathode, sampai pada manufaktur sel baterai itu sendiri.
“Insentif jangka panjang masih sangat penting dan masih diperlukan supaya ada kepercayaan industri pengguna baterai kendaraan listrik terhadap kepastian rantai pasok dan harga yang kompetitif,” ujar Eko dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Menurut pandangannya, pihak pemerintah wajib mempertahankan konsistensi dari regulasi insentif tersebut setidaknya untuk kurun waktu tiga hingga lima tahun mendatang supaya para pelaku usaha mempunyai kepastian dalam menanamkan modal dan merakit rantai pasok baterai NMC di kancah domestik.
Eko juga melihat bahwa tren pertumbuhan dari kendaraan listrik yang berbasis NMC sudah mulai terlihat dalam beberapa waktu belakangan ini.
Mengacu pada data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), angka penjualan untuk mobil listrik murni berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) menyentuh 56.204 unit di tahun 2024 dan melonjak ke angka 114.413 unit di sepanjang tahun 2025.
Walaupun pasar saat ini masih dikuasai oleh kendaraan yang berbasis LFP, porsi pangsa pasar bagi kendaraan listrik berbasis baterai NMC perlahan mulai merangkak naik.
Pada periode tahun 2024, volume penjualan EV dengan basis baterai NMC berada di kisaran 9.390 unit atau setara dengan 16,7 persen dari keseluruhan pasar yang ada.
Jumlah tersebut terpantau naik menjadi sebesar 26.069 unit atau menyentuh sekitar 22,8 persen pada periode tahun 2025.
Bila dilihat dari sisi pertumbuhannya, angka penjualan EV yang berbasis baterai NMC melesat hingga 177,6 persen di sepanjang tahun 2025, angka yang lebih tinggi jika dikomparasikan dengan laju pertumbuhan kendaraan berbasis LFP yang berada di angka 88,7 persen.
Eko menekankan bahwa tren positif ini harus tetap dijaga lewat regulasi fiskal yang menyeluruh, termasuk di dalamnya penyaluran stimulus berupa PPnBM ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan biaya bea masuk, PPN DTP, tax allowance, hingga royalty allowance bagi sektor industri precursor yang berbasis mineral logam dalam negeri.
Bukan hanya itu, pihak pemerintah pun dirasa perlu mempercepat proses pengerjaan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk baterai NMC di area Indonesia bagian timur supaya ekspansi industri hilir baterai domestik bisa menjadi lebih padu.
“Pembangunan KEK baterai NMC perlu diteruskan sampai jadi produk hilir yang terintegrasi, termasuk membangun infrastruktur fasilitas impor-ekspor maupun distribusi produksi,” ujar Eko.
Di kesempatan sebelumnya, Aditya Farhan Arif selaku Presiden Direktur PT Indonesia Battery Corporation (IBC) mengutarakan bahwa pemerintah wajib turut andil dalam menciptakan pangsa pasar bagi baterai berbasis NMC di tengah besarnya dominasi dari baterai LFP pada pasar kendaraan listrik lokal.
Menurut pendapatnya, urgensi dari kebutuhan insentif ini kian krusial mendekati masa operasional dari pabrik baterai Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat pada bulan Juli 2026 nanti.
“Hilirisasi nikel adalah mandat dari pemerintah. Makanya seyogyanya pemerintah juga membantu menciptakan market,” ujar Aditya di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Aditya memberikan penilaian bahwa stimulus insentif ini alangkah baiknya tidak sekadar disalurkan untuk kendaraan listriknya saja, melainkan langsung diarahkan pada komponen baterainya agar dampak positifnya bisa lebih dirasakan bagi kesuksesan program hilirisasi domestik.
Menurut dia, formulasi dari skema insentif tersebut bisa dikalkulasikan dengan mengacu pada tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang ada pada komponen baterai kendaraan listrik.
“Menurut saya, kebijakan itu mungkin tidak harus buat mobilnya, tapi bisa juga baterainya. Dan tidak harus baterai gelondongannya yang dihitung, tapi dari komponen di dalamnya,” katanya.
