JAKARTA – Legislator soroti temuan BPK soal ketahanan energi nasional yang mengindikasikan adanya sejumlah hambatan dalam pencapaian target kemandirian energi Indonesia.

Hasil audit tersebut mengungkap berbagai celah dalam implementasi kebijakan yang berpotensi menghambat kedaulatan sumber daya di masa mendatang.

"Legislator soroti temuan BPK soal ketahanan energi nasional sebagai bahan evaluasi kritis bagi kementerian terkait agar segera melakukan perbaikan," ujar salah satu anggota parlemen, sebagaimana dilansir dari rri.co.id, Jumat (24/4/2026).

Langkah korektif diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh program strategis berjalan sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dewan meminta transparansi penuh dalam pengelolaan cadangan penyangga energi guna mengantisipasi gejolak pasar global yang tidak menentu.

Salah satu anggota parlemen berpendapat bahwa efektivitas pengawasan anggaran harus ditingkatkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan mampu mendongkrak kapasitas produksi domestik.

Minimnya integrasi data antarlembaga dinilai menjadi salah satu poin krusial yang dicatat dalam laporan pemeriksaan tersebut.

Sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah juga menjadi aspek yang perlu dibenahi guna menarik minat investasi di sektor hulu migas.

"Penting agar legislator soroti temuan BPK soal ketahanan energi nasional demi menjaga kepentingan publik dan keberlanjutan pasokan listrik serta BBM," lanjut salah satu anggota parlemen, sebagaimana dilansir dari rri.co.id, Jumat (24/4/2026).

Parlemen menjadwalkan rapat dengar pendapat guna meminta klarifikasi detail mengenai poin-poin ketidakpatuhan yang ditemukan oleh auditor negara.

Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada penguatan sistem manajemen risiko yang lebih andal.

Dukungan politik terhadap sektor energi tetap kuat namun harus dibarengi dengan akuntabilitas tinggi agar tidak merugikan keuangan negara dalam jangka panjang.