JAKARTA - Pemerintah mencatat potensi transaksi perdagangan karbon mencapai Rp 5 triliun setelah merampungkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) yang siap diluncurkan pada 9 Juli 2026.

SRUK berfungsi sebagai platform tunggal pencatatan unit karbon Indonesia berstandar internasional. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan peluncuran resmi dilakukan pada 9 Juli pukul 15.00 WIB di Djakarta Theater.

“Insyaallah nanti tanggal 9 Juli pukul 15 di Djakarta Theater. Saya kira nanti semuanya media akan diundang untuk menyaksikan dan ini adalah suatu prestasi yang amat luar biasa. Karena sudah ditunggu oleh masyarakat internasional sejak COP21 di Paris tahun 2015,” ujar Hashim dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Hashim menambahkan bahwa SRUK menerima respons positif dari berbagai pihak, termasuk perwakilan negara sahabat hingga lembaga internasional.

"Saya mau sampaikan itu saja bahwa sudah dapat pujian-pujian yang banyak, yang luar biasa, dari cukup banyak perwakilan asing, duta besar. Juga perwakilan dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia,” tambah dia.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjelaskan bahwa pemerintah akan menyerahkan persetujuan menteri untuk pembibitan kredit karbon kepada empat proyek, yang terdiri atas tiga pemegang PBPH dan satu perhutanan sosial.

"Kami akan melakukan penyerahan persetujuan Menteri untuk pembibitan karbon kredit. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hashim. Ada 3 PBPH dan 1 Perhutanan Sosial, jadi 4 totalnya,” jelas Raja Juli.

Keempat proyek tersebut diprediksi menghasilkan kredit karbon sebesar 31,7 juta ton setara karbon dioksida ($CO_2e$) dengan nilai transaksi sekitar Rp 5 triliun.

"Kira-kira nanti akan ada 31,7 juta ton CO2 ekuivalen. Kira-kira nilai transaksinya 5 triliun dan PNBP-nya sekitar 500 miliar rupiah,” terangnya.

Raja Juli menegaskan, perdagangan karbon merupakan strategi pemerintah guna membangun sumber ekonomi baru melalui pertumbuhan hijau. 

Di sisi lain, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan pembangunan SRUK selesai tepat waktu berkat koordinasi lintas kementerian dan OJK. Ia menambahkan, regulasi yang belum rampung akan diselesaikan secara paralel agar tidak menghambat operasional SRUK.

"Yang terakhir, ada beberapa memang yang belum selesai peraturan menterinya, tetapi tetap paralel. Yang sudah siap jalan, yang belum selesai akan menyusul,” tutur Zulhas.