JAKARTA – Dasco menyebut pengesahan RUU PPRT akan menjadi kado bersejarah dalam momen Hari Kartini dan May Day bagi jutaan pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia.

RUU PPRT Sebagai Simbol Perlindungan Nyata Bagi Pekerja Domestik

Langkah legislasi yang sudah dinantikan selama lebih dari 20 tahun kini mulai menunjukkan titik terang yang sangat signifikan di meja parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan optimisme bahwa regulasi ini akan segera menemui titik final sebagai bentuk pengakuan negara terhadap profesi tersebut.

Momentum ini dianggap sangat tepat karena berdekatan dengan hari besar yang merayakan perjuangan perempuan serta hak-hak para pekerja di seluruh dunia. Pengakuan hukum bagi pekerja rumah tangga bukan hanya soal administrasi, melainkan pemenuhan hak asasi manusia yang mendasar bagi mereka yang bekerja di balik pintu-pintu rumah.

2 Alasan Utama RUU PPRT Menjadi Kado Penting Tahun Ini

Pengesahan aturan ini membawa semangat baru yang menggabungkan nilai perjuangan emansipasi perempuan dengan hak ketenagakerjaan yang jauh lebih adil bagi semua.

1.Kado Hari Kartini: Mengingat mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan, regulasi ini menjadi bentuk nyata emansipasi dalam memberikan jaminan perlindungan dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Perlindungan hukum ini menjadi cermin bahwa nilai-nilai perjuangan Kartini masih sangat relevan diterapkan untuk mengangkat derajat kaum perempuan di sektor pekerjaan paling rentan sekalipun.

2.Kado May Day: Hari Buruh Internasional menjadi momentum pengakuan bahwa asisten rumah tangga adalah pekerja formal yang memiliki hak atas upah layak, waktu istirahat, serta jaminan sosial yang pasti. Hal ini sekaligus menghapus stigma bahwa pekerjaan domestik hanyalah bantuan informal, melainkan profesi yang berkontribusi besar pada roda ekonomi keluarga dan stabilitas produktivitas nasional.

Bagaimana Mekanisme Perlindungan dalam RUU PPRT Bekerja?

Poin-poin dalam draf regulasi ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga secara lebih transparan. Aturan ini akan mengatur mengenai perjanjian kerja yang jelas, batasan jam kerja yang manusiawi, hingga hak cuti yang selama ini sering diabaikan.

Dengan adanya payung hukum, penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dapat dilakukan melalui jalur yang lebih beradab dan memiliki kepastian hukum. Langkah ini diambil agar tidak ada lagi ruang bagi tindakan sewenang-wenang yang selama ini sering menghantui para pekerja domestik di berbagai wilayah.

Harapan Besar Aktivis Perempuan Terhadap Pengesahan RUU PPRT

Para pejuang hak perempuan telah melakukan aksi panjang guna mendesak agar aturan ini tidak lagi sekadar menjadi penghuni daftar program legislasi nasional. Mereka melihat bahwa setiap penundaan berarti membiarkan ribuan pekerja rumah tangga tetap berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi maupun fisik.

Dukungan dari pimpinan parlemen menjadi sinyal kuat bahwa aspirasi ini mulai didengarkan dengan lebih serius oleh para pembuat kebijakan di Senayan. Keberhasilan pengesahan RUU ini nantinya akan menjadi catatan sejarah penting dalam perjalanan hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih inklusif bagi semua golongan.

Mengenal Urgensi Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah

Salah satu aspek krusial yang diatur dalam RUU ini adalah kewajiban jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi mereka yang bekerja di sektor domestik. Selama ini, banyak dari mereka yang harus menanggung biaya pengobatan sendiri saat jatuh sakit meskipun kecelakaan tersebut terjadi saat mereka sedang bertugas.

Dengan masuknya mereka ke dalam sistem jaminan sosial nasional, beban risiko tersebut dapat dialihkan sehingga pekerja merasa lebih aman dan dihargai. Hal ini juga memberikan ketenangan bagi pemberi kerja karena sudah ada sistem yang memproteksi kesejahteraan orang yang telah membantu mengurus keperluan rumah tangga mereka.

Mengapa RUU PPRT Membutuhkan Waktu Sangat Lama Untuk Disahkan?

Perdebatan mengenai batas wilayah privat dan publik dalam rumah tangga seringkali menjadi batu sandungan yang membuat pembahasan regulasi ini menjadi sangat alot. Banyak pihak yang awalnya khawatir bahwa aturan ini akan terlalu mencampuri urusan domestik keluarga yang bersifat sangat pribadi dan tertutup.

Namun, pemahaman kolektif mulai terbentuk bahwa rumah tangga yang mempekerjakan orang lain sebenarnya telah menjadi sebuah ruang kerja yang wajib tunduk pada standar kemanusiaan. Edukasi yang terus-menerus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat akhirnya berhasil mengubah cara pandang para pembuat kebijakan mengenai pentingnya campur tangan negara.

Sinergi Pemerintah dan DPR dalam Menuntaskan RUU PPRT

Koordinasi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penentu agar kado di bulan April dan Mei ini dapat terealisasi tanpa hambatan birokrasi yang berarti. Pemerintah melalui kementerian terkait telah menyatakan kesiapannya untuk segera mengimplementasikan aturan turunan setelah draf utama resmi disetujui menjadi undang-undang.

Kesiapan infrastruktur pengawasan di tingkat daerah juga mulai dipetakan agar aturan ini tidak hanya menjadi macan kertas yang indah di atas dokumen saja. Keterlibatan perangkat desa dan kelurahan akan menjadi sangat vital dalam mendata serta memantau kondisi kerja para asisten rumah tangga di wilayah masing-masing.

Upaya menjadikan RUU PPRT sebagai kado Hari Kartini dan May Day mencerminkan komitmen kuat negara dalam melindungi kelompok pekerja yang selama ini terabaikan. Melalui payung hukum yang jelas, martabat pekerja rumah tangga kini mendapatkan pengakuan formal yang setara dengan profesi lainnya di mata hukum nasional. Keberhasilan ini bukan hanya kemenangan bagi para pekerja domestik, melainkan kemajuan besar bagi peradaban hukum dan rasa keadilan sosial di seluruh penjuru Indonesia pada Selasa, 21 April 2026.