JAKARTA - Upaya pemerintah mewujudkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur.
Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di tingkat lokal dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan sistem energi terbarukan dapat beroperasi secara berkelanjutan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Hal tersebut mengemuka dalam forum Bincang Energi bertema “Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan” yang digelar oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Renewable Energy Skills Development Project (RESD) di Jakarta, Selasa (30/6).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM), Prahoro Nurtjahyo, yang diwakili Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE), Edi Wibowo, menegaskan bahwa pembangunan energi terbarukan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas SDM.
Menurut Edi, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan proyek energi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan infrastruktur.
Banyak fasilitas yang telah dibangun namun tidak berfungsi optimal karena minimnya kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan di tingkat lokal.
Ia menilai masyarakat sekitar perlu dilibatkan sejak tahap awal pengembangan proyek.
Selain mendapatkan pelatihan, mereka juga perlu memperoleh sertifikasi agar mampu mengelola dan merawat sistem energi secara mandiri setelah instalasi selesai dibangun.
“Pengembangan SDM harus dilakukan sejak awal proyek berjalan. Masyarakat lokal perlu dipersiapkan agar mampu mengoperasikan dan memelihara sistem energi secara berkelanjutan. Tantangan berikutnya adalah memastikan program pelatihan dan sertifikasi dapat berkembang secepat pembangunan infrastrukturnya,” ujar Edi.
Pemerintah saat ini menempatkan pengembangan PLTS berkapasitas 100 GW sebagai salah satu agenda strategis nasional dalam rangka memperkuat ketahanan dan kemandirian energi.
Namun, pencapaian target tersebut tidak hanya diukur dari besarnya kapasitas pembangkit yang terpasang.
Lebih dari itu, keberhasilan program ditentukan oleh kemampuan listrik menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa dan wilayah terpencil serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.
Sejumlah proyek listrik desa yang telah dibangun sebelumnya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran pemeliharaan, sulitnya memperoleh suku cadang, hingga belum optimalnya sistem pemantauan jarak jauh.
Akibatnya, tidak sedikit fasilitas yang beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan berhenti beroperasi.
Pelaksana Tugas Ketua Umum METI, Norman Ginting, mengatakan bahwa pencapaian target 100 GW membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan, serta masyarakat.
Menurutnya, terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan secara bersama, mulai dari persoalan lahan, intermitensi energi surya, kesiapan jaringan dan infrastruktur, akses pembiayaan, kepastian regulasi, hingga penguatan rantai pasok industri dalam negeri.
“Di atas semua itu, kesiapan sumber daya manusia tetap menjadi syarat utama. Kami membutuhkan SDM yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, agar target 100 GW dapat diwujudkan,” kata Norman.
Ia menambahkan bahwa METI akan terus mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan agar pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dalam agenda transisi energi nasional.
Dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja sektor energi terbarukan, BPSDM ESDM bersama Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO) menjalankan program Renewable Energy Skills Development Project (RESD).
Program yang berjalan sejak 2020 tersebut telah melahirkan lebih dari 950 lulusan sarjana terapan dan teknisi energi terbarukan yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Memasuki fase kedua pada periode 2025–2028, jaringan kemitraan RESD diperluas menjadi 19 politeknik dan lembaga pelatihan vokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Team Leader RESD, Dian Elvira Rosa, menilai keberlanjutan operasional PLTS sangat bergantung pada kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola teknologi yang tersedia.
Menurutnya, pembangunan pembangkit tidak boleh berhenti pada tahap penyediaan infrastruktur.
Masyarakat juga harus dibekali keterampilan yang memungkinkan mereka mengoperasikan dan merawat fasilitas tersebut secara mandiri.
“Karena itu kami mengembangkan program spesialisasi energi terbarukan dan pelatihan teknisi PLTS di 19 politeknik dan lembaga pelatihan vokasi yang didukung Pemerintah Indonesia dan Swiss,” ujarnya.
Forum Bincang Energi ini menjadi wadah dialog lintas sektor untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat ekosistem energi terbarukan nasional.
Salah satu fokus utama yang didorong adalah integrasi pengembangan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek energi terbarukan guna menjamin keandalan dan keberlanjutan sistem dalam jangka panjang.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah, industri, dan organisasi masyarakat, antara lain Edi Wibowo, Sugeng Hidayat dari PT PLN, Tri Mumpuni dari IBEKA, Direktur Utama PT Surya Energi Indotama I Made Sandika Dwiantara, serta Dian Elvira Rosa dari RESD.
Melalui kolaborasi berbagai pihak, BPSDM ESDM berharap pengembangan SDM energi terbarukan dapat terus dipercepat sehingga Indonesia memiliki tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap mendukung target transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan