SEMARANG - Insiden matinya aliran listrik pada sejumlah wilayah di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), mengindikasikan rapuhnya jaringan kelistrikan akibat tingginya kebergantungan terhadap energi fosil.

Kejadian tersebut semestinya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk beralih menuju energi terbarukan, terlebih lagi kapasitas energi bersih di provinsi ini terbilang sangat besar, yakni mencapai 197,96 GWp.

Pemadaman listrik di wilayah Jateng berlangsung dengan durasi yang tidak pasti dan berulang kali terjadi.

Berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari urusan rumah tangga, pekerjaan, sampai sektor bisnis menjadi terhambat.

"Gak ada peringatan dan sosialisasi. Tiba-tiba listrik padam, cucian berhenti dan gak produktif. Rugi dan gak ada solusi dan alternatif," kata Sri, pemilik laundry rumahan di Semarang.

Kondisi cuaca di Semarang tengah berada dalam fase yang sangat terik.

"Pompa mati, air untuk kebutuhan harian habis. Repot gak ada peringatan. Kipas mati, anak rewel kepanasan. Stok ASI (air susu ibu) basi semua," keluh Najwa, ibu muda di Semarang.

Institute for Essential Services Reform (IESR) berpandangan bahwa gangguan pada pembangkit maupun elemen jaringan dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) semestinya dapat diantisipasi.

Langkah antisipasi tersebut bisa dilakukan lewat penyediaan cadangan daya (reserve margin), sistem proteksi, serta redundansi jaringan yang memadai.

Terlebih lagi pada sistem kelistrikan PLN, terdapat regulasi reserve margin sebesar 30 persen yang mestinya bisa menggaransi keamanan pasokan pembangkit.

IESR mensinyalir bahwa penyebab pemadaman listrik bergilir ini adalah minimnya cadangan bahan bakar pada beberapa PLTU di dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Keterbatasan suplai batubara tersebut mengakibatkan hari operasi pembangkit (HOP) berada di bawah ambang batas aman.

Salah satu pemicu keterlambatan distribusi batubara ke PLTU ditengarai karena belum disahkannya rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

IESR mendorong pemerintah untuk segera melakukan investigasi independen yang didasarkan pada data guna menelusuri penyebab langsung, faktor pemicu, beserta akar persoalan gangguan pemadaman ini.

Hasil dari investigasi tersebut juga wajib dipublikasikan secara transparan agar bisa menjadi bahan evaluasi sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat.

Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) IESR, mengungkapkan bahwa ada beragam faktor yang berpotensi memicu pemadaman listrik, seperti ketersediaan cadangan daya, gangguan bahan bakar, jadwal pemeliharaan pembangkit yang tidak selaras, sampai masalah pada transmisi.

"Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemicu dan penyebab utama pemadaman," katanya.

Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat kendala pasokan batubara yang memaksa PLTU menurunkan kapasitas produksinya.

Apabila hal itu benar, maka kebergantungan terhadap sistem kelistrikan berbasis batubara dan model listrik terpusat (centralized) merupakan sebuah ancaman bagi keamanan pasokan energi.

"Terlambatnya pembangunan pembangkit energi terbarukan pembatasan PLTS atap sejak 2021, berkontribusi pada meningkatnya risiko ini."

Pada rencana jangka pendek, ungkapnya, penggunaan panel surya atap yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi (BESS) mampu menopang peningkatan ketahanan pasokan listrik di tingkat konsumen.

Untuk jangka menengah, langkah yang bisa diambil adalah melalui penerapan percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, yang salah satunya lewat program 100 GW PLTS.

Hal ini juga mencakup pembangunan jenis pembangkit energi terbarukan lainnya serta modernisasi pada jaringan listrik.

Apabila langkah tersebut urung diambil, krisis listrik skala nasional pada dua tahun ke depan diprediksi tidak akan bisa dihindari.

Kementerian ESDM, sebutnya, mesti secepatnya memperbarui Permen ESDM 2/2024 terkait PLTS atap, dengan menghapuskan mekanisme kuota sistem yang menjadi syarat bagi konsumen.

Pelonggaran aturan surya atap dan BESS dinilai mampu mempercepat penambahan daya listrik serta memangkas beban listrik yang wajib disuplai oleh PLN.

Ketersediaan sumber energi terbarukan di wilayah Jateng tergolong sangat melimpah.

Energi surya menjadi sumber daya yang paling dominan di kawasan ini.

Sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun menjadikan potensi pengembangan PLTS di Jateng sangatlah menjanjikan.

Jateng bahkan berpeluang menjadi provinsi yang menyumbang kontribusi masif dalam pencapaian target nasional nol emisi karbon (net zero emission).

"Potensinya di Jateng itu besar. Ada terus," kata Pintoko Aji, koordinator Riset Data dan Pemodelan IESR.

Berdasarkan riset IESR yang memakai metode Sistem Informasi Geografis (SIG), estimasi potensi energi terbarukan di Jateng mencapai kisaran 197,96 GWp.

Angka terbesar disumbangkan oleh potensi PLTS yang menembus 194,28 GWp.

Riset bertajuk Prospek dan Peluang Investasi Energi Terbarukan di Jateng tersebut juga mendapati bahwa rata-rata potensi radiasi harian matahari menyentuh angka 4,5 hingga 5,5 kWh/m2.

Angka tersebut menandakan besarnya peluang untuk mengembangkan PLTS atap di wilayah perumahan maupun area industri.

Potensi energi surya ini tersebar secara merata di hampir segenap kabupaten yang ada di wilayah Jateng.

Wilayah penyebarannya membentang dari Wonogiri, Boyolali, Cilacap, Rembang, Semarang, Brebes, Wonosobo, Kudus, sampai ke Banjarnegara.

Di sisi lain, potensi kecepatan angin guna mendukung pembangunan PLTB terdapat di daerah Brebes, Pemalang, Temanggung, Wonogiri, Jepara, serta Rembang.

Potensi energi angin ini tercipta berkat adanya sokongan kondisi geografis setempat.

Sebagai contoh, letak Jepara dan Rembang memiliki keunggulan karena berada di pesisir utara Pulau Jawa yang langsung mendapatkan hembusan angin dari arah laut.

Sementara itu, wilayah Brebes, Pemalang, Wonogiri, dan Temanggung berada pada kawasan dataran tinggi dan perbukitan.

Perbedaan tingkat tekanan udara serta kontur topografi di sana mampu memicu hembusan angin yang tergolong cukup stabil.

Adapun potensi pembangkit mikro hidro banyak ditemukan di daerah yang mempunyai tingkat kemiringan lahan cukup curam.

Ketinggian serta kemiringan tanah sangat berpengaruh dalam menghasilkan gaya gravitasi untuk memutar turbin air, seperti yang terdapat di Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Karanganyar.

Arus sungai yang mengalir deras juga sangat menunjang operasional pembangkit mikro hidro di kawasan tersebut.

Bagas Kurniawan, Staff Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng, menyebutkan bahwa walaupun kaya akan potensi energi terbarukan, pemerintah malah mempromosikan narasi solusi transisi energi yang terkesan palsu, seperti metode co-firing, eksploitasi panas bumi di area rawan, serta proyek energi berlabel ‘terbarukan’ berskala besar yang mengabaikan konflik ruang hidup masyarakat.

Solusi palsu tersebut, tuturnya, berpotensi melanggengkan unsur pembangkit fosil, memicu pembukaan ekspansi ekstraktif baru, serta melimpahkan beban dampak transisi kepada warga.

"Ketahanan energi dimaknai secara sempit, tanpa menempatkan keadilan sosial dan ekologis sebagai prinsip utama," katanya.

Menurut Bagas, Jateng merupakan simpul krusial dalam sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali yang saat ini didominasi oleh PLTU batubara berskala besar.

Sejak periode 2024 hingga 2026, Walhi Jateng melalui kertas kebijakan transisi energi yang mereka susun, mencermati bahwa persoalan kelebihan pasokan energi listrik di Jateng masih dikuasai oleh produksi listrik batubara skala masif.

Contohnya adalah PLTU Karangkandri Cilacap yang mengoperasikan dua unit pembangkit dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 660 MW dan 1.000 MW.

Selanjutnya terdapat PLTU Tanjung Jati B dengan empat unit pembangkit berkapasitas produksi 660 MW, dan PLTU Batang yang memiliki dua unit pembangkit dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW.

"Walhi melihat, persoalan utama transisi energi di Jateng bukan terletak pada keterbatasan potensi energi terbarukan, melainkan pada arah kebijakan dan pilihan politik yang diambil."

Kondisi kelebihan pasokan listrik serta dominasi PLTU telah memunculkan jebakan ketergantungan (carbon lock-in).

Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan ongkos transisi energi menjadi sangat mahal sehingga upaya pengurangan penggunaan energi fosil menjadi terhambat.

Dalam situasi semacam ini, agenda transisi energi berisiko diturunkan standarnya oleh pemerintah menjadi sekadar penyesuaian teknis untuk menjaga stabilitas sistem, alih-alih menjadi sebuah transformasi struktural menuju sistem energi yang jauh lebih adil dan berkelanjutan.

"Agenda transisi energi kemudian dijalankan di tengah kondisi surplus listrik yang berkepanjangan, struktur sistem energi yang kaku, serta kontrak jangka panjang yang memperkuat ketergantungan pada energi fosil."

Sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali), tambahnya, adalah jaringan kelistrikan yang paling rumit sekaligus terbesar di Indonesia.

Penyediaan layanan listrik yang hanya berfokus pada infrastruktur jaringan skala besar memiliki beban krisis yang mampu menciptakan kerentanan yang jauh lebih besar.

Kondisi ini terbukti seperti yang terjadi saat ini ketika dua fasilitas produksi maupun jaringan distribusi mengalami masalah, maka imbasnya langsung meluas ke seluruh wilayah.

"Sehingga, tegas kami sampaikan bahwa pemerintah perlu berbenah."

Pihak Walhi pun memberikan rekomendasi agar produksi listrik menerapkan model di ruang lingkup yang lebih kecil.

Desentralisasi, demokratisasi, dan pelibatan partisipasi publik menjadi kunci utama dalam skema transisi energi saat ini.

"Jadi, bukan hanya soal mengganti bahan produksi listrik dari batubara menjadi bentuk yang lain."

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pada saat kunjungannya ke wilayah Purworejo, Jateng (19/6/26), menampik adanya kekhawatiran dari sejumlah pihak mengenai pasokan batubara untuk pembangkit listrik.

Ia menyatakan bahwa pasokan sumber energi tersebut saat ini berada dalam kondisi yang aman.

"Batubara tidak ada kelangkaan. Empat hari berturut saya rapat dengan PLN," ujarnya.

Sementara itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengutarakan bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa tetap beroperasi dan dalam status terkendali.

Ia menyebutkan bahwa pihak PLN sedang melaksanakan manajemen beban secara terukur dan terbatas di berbagai lokasi demi menjaga stabilitas pasokan listrik.

"Langkah tersebut dilakukan karena kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," katanya, 19 Juni lalu, di laman PLN.