JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan tetap memegang teguh kontrak impor minyak dan gas bumi (migas) jangka panjang yang sudah disepakati bersama sejumlah negara mitra, walaupun Selat Hormuz kini kembali dibuka untuk jalur pelayaran internasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa beroperasinya kembali jalur strategis itu tidak bakal mengusik komitmen Indonesia pada kontrak impor yang tengah berjalan.

“Kalau persoalan impor minyak mentah, sekali pun Selat Hormuz-nya sudah dibuka, tetap kami sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/26).

Walau begitu, Bahlil membuka kesempatan bagi Indonesia untuk melirik pasokan migas dari wilayah Timur Tengah jika mereka mampu memberikan harga yang lebih kompetitif daripada sumber pasokan saat ini.

Sikap yang sama juga diutarakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman.

Dirinya memastikan bahwa pihak pemerintah bakal memprioritaskan impor migas dari negara mana saja yang dapat menyodorkan harga paling menguntungkan.

“Seperti yang sudah dikatakan Pak Menteri, semua alternatif kalau lebih kompetitif tentu akan diprioritaskan,” ujar Laode.

Terkait efek dibukanya Selat Hormuz terhadap harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), Laode memaparkan bahwa kalkulasi ICP dilakukan secara bulanan.

Oleh sebab itu, situasi terkini mengenai dibukanya kembali jalur laut tersebut bakal dijadikan salah satu bahan evaluasi dalam merumuskan ICP untuk periode selanjutnya.

“Kami lihat dulu seberapa turunnya dengan adanya komitmen damai ini. Dari situ nanti kami hitung dengan formulanya,” ujar Laode.

Di lain pihak, pemerintah Indonesia pun terus mematangkan taktik demi menekan angka ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memosisikan kemandirian energi sebagai salah satu fokus paling utama dalam program pemerintahannya.

Menurut penuturan Qodari, bermacam langkah kebijakan sedang dirancang demi mengokohkan ketahanan energi domestik sekaligus meminimalkan kegiatan impor.

"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (13/6).