JAKARTA - Berbagai organisasi masyarakat sipil meragukan komitmen transisi energi Indonesia demi mencapai target nol emisi bersih (net zero emission/NZE) 2060. Hingga saat ini, bauran energi nasional masih didominasi oleh bahan bakar fosil dengan porsi mencapai 85%-86,71%, di mana batubara menjadi penyumbang terbesar yakni sebesar 60%-65%. 

Produksi batubara terus meningkat sejak 2018 dan mencapai sekitar 368 juta ton pada 2024. Sementara itu, porsi energi terbarukan masih berada di bawah 15% dari total bauran energi nasional.

Peneliti Lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Jasmine Exa Kamilia, menyatakan bahwa transisi energi saat ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak akibat kerentanan geopolitik global. 

“Tekanan harga dan ketidakpastian geopolitik ini seharusnya mendorong kami beralih, namun respon industri justru kembali ke solusi lama yakni batubara,” katanya dalam diskusi bertajuk Mendorong Komitmen Indonesia untuk Keluar dari Energi Fosil, April lalu. Kini, terjadi fenomena pergeseran konsumsi dari minyak ke batubara yang dipicu oleh masifnya agenda hilirisasi industri. 

Kebutuhan listrik sektor industri memicu ekspansi besar-besaran pembangkit listrik tenaga uap (captive) yang tetap menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Jasmine menyebutkan, tanpa dekarbonisasi di sektor industri, target NZE hanyalah angan-angan. “Jika kami ingin bersaing, produk kami harus memenuhi standar emisi. 

Namun saat ini, kami justru melihat PLTU batubara terus melakukan ekspansi melalui skema captive.”

Ekspansi energi fosil juga berdampak langsung pada degradasi hutan. Catatan AEER menunjukkan 29% atau sekitar 448.546 hektar tutupan hutan berada dalam konsesi tambang batubara. Fokus Indonesia yang terlalu sempit pada aspek teknologi, tanpa menyentuh perubahan sistemik, menjadi akar kegagalan transisi energi. 

“Harapan kami, transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi, tetapi tentang bagaimana sistem energi dan industri dirancang ulang secara sistemik.” Oleh karena itu, Jasmine mendesak pemerintah untuk menyusun peta jalan transisi energi yang berintegritas. 

“Pertanyaannya sekarang, apakah kami benar-benar siap mengubah sistemnya, atau transisi ini hanya akan menjadi formalitas belaka?”

Komitmen iklim Indonesia dinilai setengah hati karena fokus pada investasi. Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Rabin Daniel Nainggolan, mengatakan mekanisme perlindungan investasi seperti klausul Investor-State Dispute Settlement (ISDS) sering kali menghalangi kebijakan iklim. 

“Salah satu poin krusial yang harus diselesaikan dalam skema kerja sama internasional adalah reformasi arsitektur tata kelola global,” ucapnya. Di sisi lain, Manajer Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyoroti posisi dilematis Indonesia yang masih terjebak jalur kompromi fosil. 

“Indonesia berada di posisi yang dilematis sekaligus bias. Kami merasa sebagai bangsa daratan besar yang punya kedaulatan penuh untuk terus mengeksploitasi fosil demi ekonomi,” katanya. 

Sementara itu, Kepala Pokja Perencanaan dan Pemantauan Non Lahan KLH, Della Satya Guniastuti, menyebut titik puncak emisi sektor energi kemungkinan mundur ke tahun 2037 atau 2038 karena rencana nasional yang masih bergantung pada bahan bakar fosil.