NTB - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dianggap memiliki prospek yang cerah untuk dijadikan pusat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada kawasan Indonesia bagian timur.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Abdani Khoir, seorang peneliti dari Bale Nara Indonesia, pada hari Kamis (14/05/2026).
“Dari data yang kali dapat, potensi energi bersih yang melimpah dan roadmap menuju Net Zero Emission 2050, total potensi EBT di wilayah ini mencapai lebih dari 13.000 MW,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Dani ini memaparkan secara detail bahwa suplai paling besar berasal dari tenaga surya dengan kapasitas 10.628 MW.
Sektor tersebut kemudian diikuti oleh tenaga angin sebesar 2.605 MW, panas bumi sejumlah 175 MW, serta sektor hidro dan bioenergi yang tersebar di wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa.
“NTB memiliki iradiasi matahari tertinggi di Indonesia, 4,8–5,1 kWh/m² per hari. Ini modal besar untuk pengembangan PLTS skala besar dan terapung,” ujarnya.
Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 20 titik PLTS yang aktif beroperasi, termasuk PLTS Lombok yang berkapasitas di atas 20 MW dan PLTS Sumbawa dengan kapasitas sebesar 26,8 MW.
Pencapaian bauran EBT di Provinsi NTB bahkan tercatat sudah melewati target yang ditetapkan secara nasional.
Pada sepanjang tahun 2023, persentase bauran energi bersih di wilayah NTB menyentuh angka 22,43%, mengungguli target nasional yang dipasang pada angka 19%.
Pemerintah provinsi bahkan memiliki proyeksi untuk menambah kapasitas EBT hingga 400 MW sampai tahun 2034 mendatang.
Strategi tersebut merujuk pada peta jalan yang telah ditetapkan secara resmi melalui Pergub NTB No. 43/2024.
Selain sektor tenaga surya, ia menambahkan bahwa terdapat 77 bendungan di NTB yang saat ini sedang berada dalam tahap kajian untuk proyek pengembangan PLTS terapung.
Potensi panas bumi di WKP Dompu yang sebesar 70 MW serta Sembalun dengan kapasitas 69 MW juga sudah dimasukkan ke dalam daftar program prioritas.
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah daerah memberikan kesempatan investasi yang sangat terbuka melalui penyediaan skema insentif serta kemudahan proses perizinan.
“Pengembangan EBT bukan hanya soal energi bersih. Ini tentang kemandirian energi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah,” bebernya.
Sekarang, NTB telah menjelma sebagai salah satu provinsi percontohan untuk agenda transisi energi di tanah air.
Melalui integrasi sistem kelistrikan Lombok-Sumbawa dan fokus penuh pada elektrifikasi, NTB mengusung target 100% pemanfaatan energi terbarukan di semua sektor pada tahun 2050.
“Melalui data-data ini, sangatlah logis nantinya NTB menjadi lokus utama energi terbarukan di Indonesi bagian timur,” ungkapnya.
Meskipun begitu, Dani memberikan sejumlah catatan kritis, yang salah satunya menyoroti masih minimnya pergerakan sektor industri pada energi baru terbarukan saat ini.
Langkah paling dekat untuk memulai rencana besar tersebut adalah dengan merealisasikan rencana induk (master plan) energi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM.
“Jangan sampai master plan yang telah susah payah dibuat oleh Dinas ESDM hanya dijadikan kumpulan kertas yang dipajang saja,” tegasnya.
Mengenai kendala modal yang sering muncul dalam pelaksanaan proyek, Dani menjelaskan bahwa pemerintah pusat sejatinya sudah menyiapkan instrumen investasi yang jelas, baik untuk skala lokal, nasional, hingga internasional.
“Kalau masalahnya di investasi, Bank Indonesia (BI) membuka jalan dengan luas untuk EBT ini, tinggal saling bertemu saja antara Pemda dengan BI,” jelasnya.
