TEHERAN - Pihak berwenang Iran dilaporkan telah menyita sebuah kapal milik perusahaan keamanan swasta asal China di dekat Selat Hormuz. Insiden ini menandai penyitaan pertama terhadap kapal keamanan swasta sejak pecahnya konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran.
Pemilik kapal, Sinoguards Marine Security, mengonfirmasi bahwa penahanan armada mereka dilakukan oleh otoritas Iran pada Kamis (14/5/2026). Peristiwa ini bertepatan dengan momentum pertemuan puncak (KTT) antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing, serta hanya berselang sehari setelah sebuah kapal tanker China diizinkan melintasi selat yang sama.
Kapal sempat berlabuh di UEA
Dikutip dari The Wall Street Journal, Sabtu (16/6/2026), kapal yang disita tersebut bernama Hui Chuan dan berlayar di bawah bendera Honduras. Sebelum digiring, kapal tersebut tengah berlabuh di luar Selat Hormuz, sekitar 38 mil laut di sebelah timur laut wilayah Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA).
Pihak Sinoguards yang berbasis di Hong Kong menjelaskan, otoritas Iran awalnya meminta mereka untuk menunjukkan dokumentasi resmi serta melakukan inspeksi kepatuhan. Iran kemudian membawa kapal Hui Chuan masuk ke dalam wilayah perairan mereka.
Gudang senjata terapung di lepas pantai
Merujuk pada laman resminya, Sinoguards merupakan penyedia jasa pengawalan bersenjata untuk melindungi kapal-kapal niaga yang berlayar dari Fujairah dan lima lokasi strategis lainnya di Asia dan Afrika.
Salah satu video di situs perusahaan memperlihatkan dua personel Sinoguards menaiki kapal tanker milik Cosco Shipping, raksasa pelayaran negara China di Teluk Oman dengan membawa senapan serbu jenis AK-47, amunisi, rompi antipeluru, serta helm militer.
Ketatnya regulasi dan pembatasan kepemilikan senjata api di pelabuhan-pelabuhan sepanjang Teluk Persia dan Teluk Oman memaksa perusahaan keamanan swasta mengakalinya dengan menyimpan logistik militer mereka di lepas pantai atau di atas "gudang senjata terapung". Dokumen dokumentasi foto Sinoguards memperlihatkan puluhan pucuk senapan serbu yang disimpan di atas kapal jenis tersebut.
Sinoguards didirikan pada 2013 oleh Mario Yun Zhou, seorang lulusan hukum pelayaran dari Universitas Maritim Shanghai yang juga tercatat sebagai CEO perusahaan keamanan kontrak di Irak.
Saat dikonfirmasi, Zhou enggan memberikan komentar mengenai apakah kapal Hui Chuan tengah berfungsi sebagai gudang senjata terapung saat disita.
"Sinoguards beroperasi di bawah otorisasi negara bendera yang berlaku dan persyaratan peraturan yang relevan dengan ruang lingkup operasionalnya," jawab Zhou diplomatis melalui profil LinkedIn-nya.
Berdasarkan data dari basis data perkapalan Equasis, Sinoguards juga mengoperasikan kapal Sunny Ocean berbendera Honduras. Kapal yang juga berfungsi sebagai gudang senjata terapung ini sempat mencuri perhatian setelah berhasil menghalau serangan kelompok militan Houthi Yaman di Laut Merah pada tahun 2024 lalu.
Dampak geopolitik saat masa perang
Para analis menilai, kapal asing jenis apa pun yang membawa senjata di dekat Iran pada masa perang kemungkinan besar akan menimbulkan kecurigaan.
"Iran mungkin merasa jengkel dengan apa yang direncanakan awak kapal tersebut secara spesifik atau apa yang mungkin menginspirasi orang lain untuk mempertimbangkan hal tersebut," ujar Christopher Spearin, seorang profesor studi pertahanan di Canadian Forces College.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China menolak berkomentar, dengan mengatakan tidak ada awak kapal berkebangsaan China di atas kapal Hui Chuan. Seorang juru bicara misi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York juga tidak menanggapi permintaan komentar.
Dalam materi pemasarannya, Sinoguards menekankan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan pemerintah atau militer mana pun. Namun, daftar kliennya mencakup beberapa kelompok bisnis besar dan penting secara politik yang dimiliki oleh pemerintah China, seperti perusahaan pelayaran milik negara.
Secara historis, China tidak mengizinkan perusahaan keamanan swasta untuk menangani senjata. Militer China juga tidak memiliki sejarah beroperasi di seluruh dunia seperti yang dilakukan Angkatan Laut AS.
Hal itu menjadi masalah bagi perusahaan pelayaran China sekitar tahun 2010 ketika pembajakan di Somalia meningkat, sehingga Beijing mengizinkan pembentukan perusahaan swasta sesuai dengan pedoman yang ketat.
