FLORENCE – China dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk membentuk aliansi global terkait penetapan harga karbon. 

Keputusan ini menempatkan kedua pihak pada posisi yang berseberangan dengan arah kebijakan pemerintahan Trump yang saat ini lebih mengutamakan investasi pada sektor bahan bakar fosil.

Koalisi mengenai penetapan harga karbon yang bersifat mengikat ini dipimpin oleh Uni Eropa, China, serta Brasil. Gagasan tersebut sebelumnya telah dirintis pada KTT iklim COP30 bulan November lalu, dan secara resmi diluncurkan di Florence, Italia, pada Kamis. 

Kalangan aktivis lingkungan serta pakar ekonomi telah lama menggaungkan penetapan harga karbon sebagai alat utama guna menekan emisi gas rumah kaca dan mengatasi pemanasan global.

Inisiatif ini hadir di tengah upaya Amerika Serikat yang sedang berusaha menghapus berbagai kebijakan iklim demi mendahulukan perluasan bahan bakar fosil. 

Presiden Donald Trump sendiri telah membawa AS keluar dari Perjanjian Iklim Paris dan berupaya menghambat pertumbuhan industri tenaga angin lepas pantai.

Pada Oktober tahun lalu, pemerintahannya juga menjegal pengesahan tarif emisi bagi industri pelayaran dengan alasan hal tersebut merupakan "pajak karbon global" yang memberatkan masyarakat Amerika. 

Sebaliknya, koalisi baru ini menargetkan penyelarasan praktik penetapan harga karbon di level global.

"Kami perlu memastikan bahwa sistem perdagangan emisi ini saling terhubung, sehingga perdagangan kredit karbon menjadi jauh lebih mudah, dan perusahaan juga difasilitasi dalam beroperasi di berbagai yurisdiksi,” kata Kurt Vandenberghe, direktur jenderal iklim di Komisi Eropa.

Koalisi ini juga mencakup negara-negara lain seperti Inggris, Kanada, Prancis, Turki, Selandia Baru, dan Jerman. Sementara itu, wilayah sub-nasional seperti California dan Quebec akan terlibat dengan status sebagai pengamat.

“Kami masih percaya bahwa di AS, banyak pemerintah daerah, negara bagian, perusahaan, dan organisasi berkomitmen pada upaya penyesuaian perubahan iklim, dan kami ingin bekerja sama dengan mereka,” kata Li Gao, wakil menteri ekologi dan lingkungan China. “Koalisi ini sangat penting.”

China, sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, telah berkomitmen pada tahun lalu untuk mereduksi emisi sebesar 7–10% dari titik puncak pada 2035 dan berencana mendongkrak kapasitas tenaga surya serta angin hingga enam kali lipat. 

Pasar karbon mereka dijadwalkan bertransformasi dari sistem berbasis intensitas menuju batas absolut, serta memperluas jangkauan ke sektor petrokimia dan penerbangan.

Di sisi lain, Uni Eropa menjalankan pasar emisi paling ketat di dunia yang meliputi lebih dari 10.000 fasilitas industri. 

Uni Eropa juga telah menerapkan pungutan batas karbon bagi impor produk tertentu. Adapun Brasil diprediksi akan mengoperasikan pasar karbon nasional secara penuh pada awal dekade mendatang.

Menurut Cristina Froes de Borja Reis, Sekretaris Luar Biasa Brasil untuk Pasar Karbon, koalisi ini akan membantu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pasar karbon sekaligus memicu inovasi serta investasi. 

Selain berupaya meningkatkan transparansi pelaporan emisi, koalisi ini bertujuan membantu negara-negara mengakses pasar kredit karbon di bawah pengawasan PBB sesuai Pasal 6 Perjanjian Paris.