JAKARTA – Langkah tegas diambil saat Pemerintah evaluasi MBG yang berujung pada pemberian sanksi operasional terhadap 1.789 dapur demi menjamin kualitas konsumsi siswa.

Tindakan ini menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap program prioritas nasional tidak dilakukan secara main-main oleh otoritas terkait.

Setiap unit penyedia makanan diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan standar nutrisi yang sangat ketat untuk mendukung tumbuh kembang anak didik.

"Pemerintah evaluasi MBG secara menyeluruh dan menemukan 1.789 dapur kena sanksi operasional karena tidak memenuhi standar sanitasi yang layak," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, sebagaimana dilangsir dari kompas.com, Senin (27/4/2026).

Dadan Hindayana menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan mulai dari teguran tertulis hingga penghentian kerja sama sementara sampai dilakukan perbaikan fasilitas.

Verifikasi lapangan dilakukan secara mendadak untuk memastikan bahwa kondisi dapur di setiap wilayah benar-benar merepresentasikan laporan yang masuk.

"Kami memastikan Pemerintah evaluasi MBG tetap berjalan tiap bulan agar target swasembada gizi tercapai tanpa ada kompromi kualitas," tutur Dadan Hindayana, sebagaimana dilangsir dari kompas.com, Senin (27/4/2026).

Dadan Hindayana berpendapat bahwa kedisiplinan pengelola dapur dalam menjaga rantai pasok bahan baku sangat menentukan keberlanjutan program jangka panjang ini.

Selain masalah kebersihan, evaluasi juga mencakup ketepatan waktu distribusi makanan agar tidak mengganggu jam belajar mengajar di sekolah.

"Sanksi ini adalah bentuk pembinaan agar pengelola 1.789 dapur tersebut menyadari pentingnya standar baku dalam Pemerintah evaluasi MBG," tegas Dadan Hindayana, sebagaimana dilangsir dari kompas.com, Senin (27/4/2026).

Badan Gizi Nasional juga berencana menambah jumlah pengawas independen di setiap kecamatan untuk memperketat kontrol kualitas harian.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu meminimalisir kendala teknis yang dihadapi oleh para mitra penyedia jasa konsumsi.