JAKARTA – Menaker menegaskan bahwa perluasan jaminan sosial harus jangkau pekerja informal guna memberikan perlindungan menyeluruh terhadap risiko kerja di Indonesia.
Pemerintah tengah mengalihkan fokus perhatian pada kelompok masyarakat yang selama ini bekerja tanpa ikatan hukum perusahaan formal. Kelompok ini mencakup jutaan orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor jasa mandiri, perdagangan kecil, hingga sektor agraris.
"Perluasan jaminan sosial harus jangkau pekerja informal untuk memastikan tidak ada satu pun pekerja yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasarnya," ujar Ida Fauziyah, sebagaimana dilansir dari antaranews.com, Jumat (24/4/2026).
Ida Fauziyah memaparkan bahwa kerentanan ekonomi sering kali menghantam mereka yang bekerja di sektor bukan penerima upah saat terjadi kecelakaan atau masa tua.
Oleh karena itu, penyederhanaan akses pendaftaran serta skema iuran yang terjangkau menjadi kunci utama keberhasilan program ini di lapangan. Sosialisasi masif terus dilakukan melalui berbagai komunitas profesi guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya asuransi sosial negara.
Ida Fauziyah berpendapat bahwa perlindungan bagi pengemudi daring dan pedagang pasar merupakan manifestasi kehadiran negara dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
Data menunjukkan bahwa proporsi angkatan kerja di sektor non-formal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional hingga saat ini. 1 terobosan melalui digitalisasi layanan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu mempermudah proses klaim bagi peserta mandiri.
"Kami terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah agar jangkauan kepesertaan bagi ekosistem pekerja informal semakin luas," kata Ida Fauziyah, dikutip dari antaranews.com.
Pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau atau alokasi anggaran daerah tertentu dapat menjadi subsidi iuran bagi mereka yang berpendapatan rendah. Sinergi ini bertujuan menciptakan rasa aman bagi setiap warga negara saat menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Kesejahteraan pekerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat. Transformasi jaminan sosial ini diproyeksikan akan memberikan dampak jangka panjang terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
