JAKARTA – BPK menemukan celah besar dalam sistem pengawasan pajak nikel yang berisiko menekan penerimaan negara dan meminta pemerintah segera melakukan perbaikan sistem.
Sektor pertambangan yang sedang gencar melakukan hilirisasi ini ternyata menyimpan persoalan administratif pada sisi pemungutan kewajiban negara. Kebocoran ini terdeteksi saat auditor negara melakukan pemeriksaan mendalam terhadap rantai pasok dan data perpajakan komoditas mineral.
Ketidaksinkronan data antara jumlah produksi di lapangan dengan laporan yang diterima oleh otoritas pajak menjadi salah satu titik lemah utama. Lemahnya integrasi sistem informasi antar kementerian membuat celah bagi pelaku industri untuk melakukan pelaporan yang tidak akurat.
"BPK menemukan adanya ketidaksinkronan data ekspor dan data produksi yang bisa berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor nikel," ujar Isma Yatun, sebagaimana dilansir dari kontan.co.id, Jumat (24/4/2026).
Isma Yatun menjelaskan bahwa diperlukan integrasi data yang lebih kuat antara kementerian teknis dan direktorat perpajakan untuk memastikan setiap ton nikel yang keluar telah membayar kewajibannya.
Pemerintah perlu memperketat pengawasan pada proses verifikasi di pelabuhan serta tempat pengolahan guna meminimalisir praktik penghindaran kewajiban finansial. Proses audit yang dilakukan secara rutin diharapkan mampu mendeteksi sejak dini adanya manipulasi laporan hasil tambang.
"Kami merekomendasikan agar pemerintah segera memperbaiki sistem pengawasan dan meningkatkan verifikasi data transaksi nikel secara real-time," tegas Isma Yatun, melansir dari kontan.co.id, Jumat (24/4/2026).
Hadirnya teknologi digital dalam pelaporan mandiri seharusnya dibarengi dengan kemampuan otoritas dalam melakukan validasi fisik di lapangan secara mendadak. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program hilirisasi yang sedang dibanggakan oleh pemerintah pusat saat ini.
Kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar sangat disayangkan mengingat dana tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di sekitar area tambang. Perbaikan tata kelola sektor mineral harus menjadi prioritas utama sebelum kapasitas produksi nasional meningkat lebih besar lagi di masa depan.
Pemerintah pusat diharapkan segera merespons temuan ini dengan menerbitkan regulasi baru yang menutup ruang bagi oknum untuk memanfaatkan celah birokrasi. Transparansi data menjadi kunci agar industri pertambangan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan ekonomi nasional secara adil dan merata.
