JAKARTA - Permasalahan polusi udara di Jakarta dinilai tidak hanya bisa dituntaskan lewat kebijakan jangka pendek.
Perbaikan kualitas udara menuntut keberanian untuk mempercepat transisi energi serta penanaman modal pada pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.
Direktur PT Gema Aset Solusindo, Syam Basrijal, menilai beragam langkah yang selama ini dijalankan seperti anjuran memakai masker, pelaksanaan work from home (WFH), rekayasa cuaca, pemeriksaan emisi kendaraan, hingga pembatasan lalu lintas, hanya sanggup menekan dampak polusi untuk sementara waktu.
“Polusi udara Jakarta terus berulang dari tahun ke tahun dengan pola yang hampir sama. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Jakarta bukan lagi sekadar masalah lalu lintas perkotaan, melainkan masalah struktural dari sistem energi dan industri yang menopang aktivitas ekonomi nasional,” ujar Syam dalam keterangannya, Kamis, 2 Juli 2026.
Ia memaparkan Jakarta berada dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali yang menjadi pusat pasokan energi bagi area industri, pemerintahan, transportasi, pelabuhan, hingga pusat data nasional.
Akan tetapi, menurutnya, dominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara masih menjadi kontributor utama emisi pencemar udara.
“Ketika ketergantungan terhadap PLTU batubara tetap tinggi, maka polusi udara Jakarta pada dasarnya tidak pernah benar-benar selesai,” katanya.
Syam mengingatkan dampak polusi udara tidak lagi sebatas persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi isu kesehatan masyarakat serta kualitas sumber daya manusia.
Syam melihat Indonesia mempunyai peluang besar untuk mempercepat transisi energi.
Ia menyoroti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang memprediksi kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan mencapai sekitar 183 hingga 188 miliar dolar Amerika Serikat.
Menurutnya, fokus investasi yang mulai diarahkan pada energi terbarukan serta sistem penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System (BESS) menjadi fondasi krusial menuju sistem energi yang jauh lebih berkelanjutan.
“Yang sering dilupakan, transisi energi bukan sekadar proyek kelistrikan. Ia adalah peluang ekonomi nasional dalam skala besar,” tutur Syam.
Ia berpendapat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dikombinasikan dengan BESS berpotensi melahirkan lapangan kerja baru, menguatkan industri baterai tanah air, mempercepat hilirisasi mineral strategis seperti nikel, sekaligus meningkatkan daya tarik penanaman modal berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Syam menilai perspektif terhadap teknologi PLTS-BESS harus segera diubah.
Menurutnya, sistem tersebut semestinya dinilai sebagai bagian dari solusi untuk menguatkan ketahanan energi nasional dan mengaktualisasikan semangat Net Zero Emission (NZE), bukan sebagai ancaman bagi sistem kelistrikan konvensional.
“PLTS-BESS memiliki kemampuan strategis untuk mengurangi tekanan beban siang hari di sistem perkotaan, memperkuat stabilitas jaringan listrik modern, mendukung ekosistem kendaraan listrik, mengurangi ketergantungan terhadap PLTU batubara, sekaligus menurunkan emisi PM2.5 regional secara bertahap,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan keberhasilan transisi energi tidak sekadar ditentukan oleh kesiapan teknologi, namun juga komitmen dalam menghadirkan iklim investasi yang kondusif.
Syam mendorong percepatan perizinan, kepastian regulasi, kemudahan interkoneksi jaringan listrik, serta jaminan kepastian investasi jangka panjang supaya Indonesia sanggup menarik lebih banyak penanaman modal di sektor energi bersih.