BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), berencana mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo terkait potensi temuan cadangan minyak dan gas (Migas) di Blok Andaman guna mendukung program hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe.
Hilirisasi tersebut sejalan dengan program strategis nasional, mengingat Presiden Prabowo telah merancang 77 proyek strategis yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029, termasuk pengembangan KEK Arun Lhokseumawe.
Keputusan untuk menyurati Presiden Prabowo diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi mengenai migas Blok Andaman yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/06/2026).
Pertemuan tersebut diikuti oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas ESDM Asnawi, para pakar migas, guru besar Universitas Syiah Kuala (USK), Staf Khusus Gubernur Aceh, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi.
Guru Besar USK, Prof Dr Jasman J Ma’ruf, menilai langkah Gubernur Mualem menyurati Presiden Prabowo untuk memperkuat hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe sudah sangat tepat.
“Itu langkah yang tepat, dan sangat bagus untuk Aceh,” katanya.
Rapat tersebut membedah berbagai poin penting terkait realisasi hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe yang memiliki potensi gas dan kondensat dari Blok Andaman, di mana penggunaan 300 MMSCFD gas saat ini baru dibahas untuk kebutuhan listrik (PLN).
Selain listrik, gas berpotensi diolah menjadi methanol dan hydrogen, sehingga diperlukan persiapan untuk membangun pabrik methanol mengingat kebutuhan methanol untuk biodiesel dari kelapa sawit yang termasuk dalam program strategis nasional.
Lebih lanjut, kondensat dari Blok South Andaman yang mencapai 7.500 barel per hari dapat menghasilkan nafta, kerosin untuk industri cat, serta gasoline untuk bahan bakar minyak, yang nantinya akan mendorong pembangunan kilang minyak (refinery).
“Dengan berdirinya berbagai industr itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja, dan ekonomi Aceh,” kata Jasman.
Hal tersebut membuat seluruh peserta rapat sepakat agar hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe segera terealisasi dan memutuskan untuk meminta kuota gas dari Blok Andaman untuk Aceh.
Selain menyurati Presiden Prabowo, rapat memutuskan agar Pemerintah Aceh mengundang pihak Mubadala Energy dan SKK Migas secara khusus untuk mendapatkan kejelasan mengenai skema detailnya.
“Kami perlu tahu secara pasti dan lihat langsung, bagaimana sebetulnya skema mereka secara detail,” kata akademisi USK, Prof Dr Izarul Machdar.
Kendala muncul karena SKK Migas belum menyerahkan dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman kepada Pemerintah Aceh secara resmi.
“Kami hanya mendapatkannya dari dokumen Amdal,” kata Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma dari Sumbernya.
Dalam rapat tersebut, Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra sempat menanyakan perihal PoD tersebut kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal.
“Kami sudah menyurati SKK Migas, namun sampai sekarang belum dibalas, sehingga kami juga tak memilikinya,” kata Nasri dari Sumbernya.
Pada akhir rapat, Sekda Nasir menyimpulkan dua poin utama pembahasan.
“Yaitu, pertama Gubernur menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe, dan yang kedua mengundang Mubadala serta SKK Migas ke Aceh,” kata Nasir dari Sumbernya.
Sesaat setelah rapat berakhir, Nasir segera meminta Karo Ekonomi Zaini untuk menyusun konsep surat bersama peserta rapat lainnya.
“Substansi surat sesuai dengan hasil rapat,” kata Nasir dari Sumbernya.
Apakah Anda memerlukan bantuan untuk menyusun naskah berita lainnya?