Pemerintah-DPR Sepakati ICP dan Target Lifting Migas 2027

Jumat, 19 Juni 2026 | 16:31:12 WIB
Badan Anggaran (Banggar) (FOTO: NET)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihak eksekutif dan legislatif telah mencapai kesepakatan mengenai asumsi makro untuk sektor minyak dan gas bumi (migas) tahun anggaran 2027, yang mencakup kisaran Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) serta target capaian lifting migas nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan olehnya saat menghadiri Rapat Kerja pembahasan Penetapan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027 bersama Komisi XII DPR RI.

Informasi ini dihimpun pada hari Kamis (18/06/2026).

Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa poin-poin yang telah disepakati tersebut bakal diintegrasikan ke dalam penyusunan asumsi dasar untuk sektor energi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Pihak pemerintah memandang bahwa penetapan angka ICP, target lifting migas, serta pengembalian biaya operasi (cost recovery) sangat krusial sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan energi nasional, terutama saat menghadapi volatilitas pasar minyak dan energi di tingkat global.

Dalam forum rapat kerja tersebut, kedua belah pihak menyetujui bahwa proyeksi rata-rata ICP untuk tahun 2027 akan dipatok pada kisaran USD70 sampai USD95 per barel.

Indikator ICP ini memegang peranan yang sangat strategis dalam memformulasikan APBN karena akan berdampak langsung pada estimasi pendapatan negara, alokasi subsidi energi, hingga penentuan arah kebijakan di industri hulu maupun hilir migas.

Fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional pun menjadi variabel utama yang dihitung dalam perumusan ICP lantaran memiliki dampak beruntun terhadap postur fiskal serta ketahanan energi di dalam negeri.

Pemerintah berpendapat bahwa penetapan rentang harga tersebut sangat diperlukan guna memberikan ruang manuver yang cukup dalam mengantisipasi dinamika pasar energi dunia yang kerap dipengaruhi oleh faktor geopolitik, tingkat permintaan, serta volume pasokan global.

Bukan hanya ICP, otoritas pemerintah bersama DPR juga menetapkan target produksi siap jual atau lifting migas di angka 1.556 ribu hingga 1.610 ribu Barrel Oil Equivalent per Day (BOEPD).

Apabila dirinci dari total target tersebut, volume lifting untuk minyak bumi ditargetkan berada pada rentang 605 ribu hingga 620 ribu Barrel Oil per Day (BOPD).

Sementara untuk volume lifting yang bersumber dari komoditas gas bumi diproyeksikan menyentuh angka 951 ribu sampai 990 ribu BOEPD.

Target pencapaian lifting migas ini menjadi salah satu parameter utama dalam mengukur performa sektor hulu migas karena berkorelasi langsung dengan volume produksi minyak, volume produksi gas, serta proyeksi penerimaan kas negara dari sektor terkait.

Aktivitas peningkatan lifting migas dinilai sangat krusial demi memperkuat ketahanan energi di dalam negeri sekaligus meminimalisasi ketergantungan terhadap pasokan minyak impor.

Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah tetap bersikap terbuka untuk berdiskusi demi mencari jalan dalam mendongkrak capaian lifting migas nasional, khususnya lewat optimalisasi produktivitas para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"For porsi yang ini bisa kami diskusikan, mana ruang yang lebih untuk bisa kami bicarakan dalam konteks untuk meningkatkan kapasitas lifting daripada seluruh KKKS yang ada di negara kami," ujar Bahlil Lahadalia.

Menurut pemaparannya, langkah menggenjot lifting migas kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah demi menjaga kestabilan total produksi energi nasional, terutama di tengah tantangan terjadinya penurunan laju produksi alamiah (natural decline) pada beberapa lapangan migas yang sudah berumur.

Mengenai asumsi dasar untuk sektor migas di tahun 2027, pihak kementerian dan parlemen juga menyepakati besaran cost recovery di kisaran USD10,1 miliar hingga USD11,5 miliar.

Skema cost recovery sendiri merupakan sistem pengembalian dana atas biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak kontraktor selama menjalankan proses eksplorasi dan eksploitasi migas, yang disesuaikan dengan regulasi serta kontrak kerja yang berlaku.

Nominal dari cost recovery ini menjadi salah satu variabel penentu dalam mengalkulasi persentase pendapatan bersih yang akan diterima oleh negara dari sektor migas.

Melalui tercapainya kesepakatan pada komponen ICP, target lifting migas, target lifting minyak, serta cost recovery ini, Bahlil Lahadalia menaruh harapan besar agar industri migas bisa terus menyokong ketahanan energi nasional sekaligus mengoptimalkan pendapatan fiskal pada tahun 2027.

Seluruh poin asumsi serta target lifting di sektor minyak ini nantinya bakal dijadikan landasan utama dalam mematangkan kebijakan energi dan strategi fiskal pemerintah pada RAPBN 2027, sekaligus menjadi panduan bagi para pelaku industri migas dalam merancang peta jalan investasi serta target produksi mereka di masa depan.

Terkini