BLORA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora memiliki rencana untuk melakukan evaluasi secara total terhadap performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Blora Patra Energi (BPE).
Langkah evaluasi ini diambil lantaran BUMD di bidang energi tersebut dianggap belum memberikan kontribusi aktif dalam mengelola potensi minyak dan gas (migas) di wilayah Kabupaten Blora.
Wakil Ketua DPRD Blora, Lanova Chandra Tirtaka, memberikan penegasan bahwa BUMD semestinya tidak sekadar menjadi pihak yang menerima manfaat secara pasif dalam pengelolaan energi.
Ia berpendapat bahwa BPE perlu mengambil posisi yang lebih strategis lewat jalinan kerja sama bisnis bersama deretan perusahaan migas berskala nasional.
“BUMD jangan hanya menjadi entitas yang menerima pasif. Harus ada operator yang aktif dan ada transformasi dalam tata kelola maupun pengembangan usaha,” ujar Lanova, Jumat, 12 Juni 2026.
Lanova memandang bahwa kesempatan untuk mengembangkan usaha di industri migas masih terbuka lebar bagi perusahaan daerah.
Apalagi Kabupaten Blora sudah masyhur sebagai wilayah penghasil migas dengan potensi luar biasa yang bisa dioptimalkan melalui ekspansi kerja sama bisnis.
Ia memberi gambaran mengenai peluang kolaborasi dengan anak perusahaan Pertamina atau penguatan di sektor gas yang kini sudah tersedia.
Ditambahkan oleh Lanova, tingginya permintaan terhadap komoditas gas menjadi celah bagi BPE untuk masuk lebih dalam ke rantai bisnis energi di Blora.
“Blora punya potensi minyak dan gas yang besar. Jangan sampai peluang itu lewat begitu saja karena BUMD tidak siap mengambil peran,” katanya.
Ia turut memberikan perhatian pada beberapa rintisan kerja sama BPE dengan pihak luar yang hingga saat ini belum menunjukkan hasil nyata.
Oleh sebab itu, pihak legislatif ingin mendalami secara detail mengenai akar masalah yang sebenarnya dialami oleh perusahaan plat merah tersebut.
“Kami ingin mengetahui apakah kendalanya ada pada sumber daya manusia, manajemen, atau persoalan lain. Yang jelas, BUMD harus bergerak lebih aktif,” tegasnya.
Dalam periode dekat ini, unsur pimpinan beserta Komisi B DPRD Blora dijadwalkan memanggil manajemen BPE dan bagian perekonomian pemda guna meminta klarifikasi visi bisnis perusahaan.
Proses evaluasi nantinya menitikberatkan pada rencana ekspansi usaha, optimalisasi sumur migas, serta target capaian untuk beberapa tahun mendatang.
“Kami akan mendesain ulang arah pengembangan BPE. Timeline-nya seperti apa, rencana bisnisnya bagaimana, dan ketika ada potensi sumur yang bisa dikelola akan dilakukan seperti apa,” tegasnya.
“Itu yang ingin kami (DPRD) ketahui. Untuk menjawab persoalan ini dalam waktu dekat, tentu BPE yang paling memahami,” pungkasnya.