MAKASSAR — Landasan utama untuk menurunkan emisi karbon di Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah dengan mengintegrasikan berbagai moda transportasi serta menerapkan konsep Transit Oriented Development (TOD).
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional SPACE+ 2026 yang diselenggarakan oleh Student Planning Society (SPACE) Universitas Hasanuddin dengan tema ‘Infrastructure and Transportation Decarbonization’ di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (6/6/2026).
“Membangun infrastruktur transportasi rendah karbon tidak bisa dilakukan secara parsial. Seluruh moda yang ada di Sulawesi Selatan, mulai dari pelabuhan, bandara, kereta api, hingga jalur pedestrian, harus saling terhubung tanpa sekat,” ungkap Teguh.
Teguh menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan saat ini telah memiliki pelabuhan, bandara, serta kereta api. Namun, tantangan saat ini adalah mengintegrasikan seluruh sistem tersebut agar mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat berkurang.
Legislator NasDem dari Dapil Sulsel II tersebut juga menyoroti potensi besar jalur Kereta Api Makassar–Parepare. Baginya, jalur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat angkut, tetapi juga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan sekitar stasiun.
Potensi tersebut baru bisa optimal jika pemerintah daerah bertindak proaktif. Teguh mendesak pemerintah daerah agar segera menyediakan transportasi pengumpan (feeder), pusat informasi pariwisata, fasilitas komersial, hingga ruang publik di area simpul transportasi.
“Transportasi publik yang terintegrasi akan menciptakan budaya mobilitas baru yang lebih efisien, meningkatkan aksesibilitas, sekaligus menekan emisi karbon secara signifikan,” paparnya.
Teguh juga menekankan urgensi konsep TOD, yakni model pembangunan kawasan yang menggabungkan hunian, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan pusat ekonomi dalam satu titik yang terkoneksi langsung dengan transportasi massal. TOD dianggap sebagai solusi efektif untuk mengatasi urban sprawl. Konsep ini mendorong masyarakat agar lebih sering berjalan kaki, bersepeda, atau memakai angkutan umum dalam kegiatan sehari-hari.
“Pembangunan kota harus dirancang lebih kompak dan efisien. TOD bukan hanya solusi transportasi, tetapi juga solusi perumahan, lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelas Teguh.
Pada kesempatan itu, Teguh memastikan pihak parlemen akan terus mengawal pembangunan berkelanjutan ini melalui fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran.
“Saat ini DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Salah satu poin krusial yang dimasukkan adalah standarisasi kebijakan transportasi yang adaptif terhadap teknologi dan ramah lingkungan,” jelas Teguh.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa regulasi tidak akan efektif tanpa komitmen politik (political will) dan kolaborasi antar-sektor. Teguh berharap generasi muda, khususnya mahasiswa teknik serta perencanaan wilayah dan kota (PWK) Universitas Hasanuddin, dapat berperan aktif.
“Indonesia membutuhkan lebih banyak tenaga ahli, perencana, dan insinyur yang mampu menghadirkan solusi pembangunan berkelanjutan. Generasi muda harus menjadi bagian dari perubahan tersebut,” pungkas Teguh.