SAMARINDA - Pertamina Hulu Indonesia (PHI) melaksanakan pertemuan serta audiensi bersama Walikota beserta jajaran Pemerintah Kota.
Pertemuan ini berfokus pada pembahasan mengenai manajemen aset lahan tanah hulu migas yang memiliki status Barang Milik Negara (BMN).
Langkah strategis ini diambil untuk membangun kolaborasi dan sinergi dalam mendukung kelancaran operasional hulu migas yang sangat vital bagi pasokan serta ketahanan energi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, pihak perusahaan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim), Kepala Pertanahan (KANTAH) Samarinda beserta staf, serta Kepala Kantor Wilayah (KANWIL) Pertanahan Kaltim beserta jajarannya.
Para pejabat tersebut dianggap memegang peran yang sangat penting dalam kolaborasi pengamanan aset BMN berupa tanah di wilayah migas Under Muara Mahakam (UMM) yang dikelola Pertamina EP (PEP) di Kalimantan Timur.
Pihak manajemen menilai bahwa kerja sama ini memberikan hasil yang amat berarti dalam menyelamatkan aset tanah BMN dengan nilai menembus Rp21,5 Miliar.
Bukan itu saja, nilai investasi untuk sumur sekaligus fasilitas produksi yang menyentuh angka Rp1,25 triliun juga mampu memberikan dampak positif berupa pencegahan hilangnya potensi produksi sebesar Rp480 Miliar per tahun.
Ardhi Apriyanto selaku Senior Manager Legal Counsel PHI menjelaskan bahwa capaian ini membuktikan betapa vitalnya aspek kepastian hukum serta sinergi lintas instansi dalam mengawal aset hulu migas demi kelangsungan operasional dan produksi migas domestik.
“Capaian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan kolaborasi yang kuat antarlembaga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan produksi migas dan ketahanan energi nasional," ungkap Ardhi.
Ceto Subagyo selaku Kepala Kantor Pertanahan Samarinda menganggap bahwa tuntasnya persoalan pengamanan aset BMN ini dapat terlaksana secara optimal karena adanya kontribusi dari berbagai pihak.
“Pengamanan aset negara berhasil dilakukan melalui pengelolaan aset yang akuntabel dan kolaborasi yang kuat antarlembaga, seperti Kantah Samarinda, Kanwil ATR/BPN, Pemprov, Pemkot, dan Kejaksaan Tinggi di Kalimantan Timur,” ungkap Ceto.
Berdasarkan sudut pandangnya, upaya menjaga aset negara tidak hanya sebatas merawat tanah, melainkan juga bagian dari membentuk peradaban dan menyokong pembangunan kota yang berkelanjutan.
Andi Harun selaku Walikota Samarinda menyatakan bahwa proses pembangunan di daerah tidak pernah lepas dari dinamika masalah pertanahan.
Ia pun menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang konsisten antara pihak PHI dengan segenap pemangku kepentingan untuk menuntaskan problem pertanahan secara menyeluruh.
“Penyelesaian isu pertanahan secara komprehensif diperlukan untuk mencegah potensi sengketa agraria di masa mendatang, khususnya di Kota Samarinda” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Supardi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menjabarkan bahwa penanganan berbagai kendala pertanahan dilakukan atas dasar pertimbangan hukum yang akurat dan selaras dengan asas tata kelola yang baik.
“Kerjasama yang terjalin dengan baik diharapkan dapat terus ditingkatkan ke arah yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak” ujar Supardi.
Di sisi lain, Sunaryanto selaku Direktur Utama PHI memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mengawal proses pengamanan aset ini sehingga berdampak langsung pada stabilitas operasional dan produksi migas perusahaan.
“Keberhasilan ini tidak luput dari pendampingan, fasilitas serta dukungan seluruh pihak terkait dalam penyelesaian penyelamatan aset migas sebagai BMN dengan mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan bersama melalui pendekatan musyawarah dan mufakat,” imbuhnya.
Menurut Anto, panggilan akrab Sunaryanto, manajemen meyakini bahwa hubungan yang erat antara pemerintah, SKK Migas, aparat penegak hukum, badan pertanahan, beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya memegang andil krusial dalam mengamankan kelangsungan investasi dan operasional hulu migas.
“Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan operasi hulu migas, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat," pungkasnya.