JAKARTA - Laporan terbaru mengungkap bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, negara dan wilayah yang mengadopsi instrumen harga karbon melalui mekanisme kepatuhan meningkat pesat, dari 58 menjadi 87.
Secara spesifik, sistem perdagangan izin emisi (ETS) melonjak dari 19 menjadi 40, sementara jumlah pajak karbon bertambah dari 21 menjadi 47.
Saat ini, instrumen harga karbon telah mencakup sekitar 29% dari total emisi gas rumah kaca global. Pendapatan dari instrumen ini diproyeksikan menyentuh $107 miliar pada 2025, meningkat 2% dibanding tahun lalu, yang mempertegas peran strategis pasar karbon dalam transisi menuju ekonomi rendah emisi.
Perlu dicatat, mekanisme perdagangan kuota emisi Vietnam pertama kalinya diakui oleh Bank Dunia dalam laporan 2026. Peta jalan saat ini menetapkan fase awal sistem tersebut akan mencakup sekitar 110 emiten besar di sektor pembangkit listrik termal, besi, baja, dan semen.
Menurut Dr. Nguyen Sy Linh, "pengakuan ini menandakan bahwa Vietnam secara resmi telah selaras dengan tren global dalam pengembangan pasar dan mekanisme harga karbon."
Dalam skala internasional, mekanisme kerja sama Pasal 6 Perjanjian Paris terus berkembang. Sebanyak 108 perjanjian telah ditandatangani di seluruh dunia, naik 22 perjanjian dibanding periode sebelumnya. Meski demikian, proyek yang berhasil menuntaskan transfer kredit karbon masih terbatas, yaitu baru mencapai 4 proyek.
Di sisi lain, standar kredit karbon independen seperti Verra dan Gold Standard diprediksi menerbitkan sekitar 306 juta kredit pada 2025, turun 4% dari tahun sebelumnya.
Sebaliknya, mekanisme yang dikelola negara mencatat pertumbuhan kuat dengan penerbitan 56 juta kredit atau naik 40%, dengan Australia menyumbang hampir 22 juta kredit.
Berdasarkan data tersebut, Bank Dunia menyimpulkan bahwa pasar karbon dunia telah memasuki fase baru yang tidak lagi berfokus pada volume penerbitan, melainkan pada peningkatan mutu serta integritas lingkungan dari kredit tersebut.
Indikator utamanya adalah peningkatan proporsi kredit sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi 36%, sementara kredit energi terbarukan turun ke angka 38%. Hal ini menunjukkan permintaan yang lebih besar terhadap kredit berkualitas tinggi, terutama pada proyek berbasis alam yang memberikan manfaat lingkungan dan sosial secara ganda.
Data pasar mengungkap bahwa nilai kredit sangat bergantung pada kualitas proyek. Berdasarkan sistem peringkat, proyek dengan nilai BBB atau lebih tinggi mampu menghasilkan sekitar $30 per kredit, sedangkan proyek berperingkat rendah hanya $8,7, dan kredit tanpa peringkat berkisar di angka $6,3 per kredit.
Riset BeZero Carbon juga menunjukkan kesenjangan harga yang besar antar kelompok proyek. Nilai kredit proyek reboisasi dan restorasi hutan berkualitas tinggi bisa mencapai 87% lebih mahal dibanding proyek serupa dengan kualitas rendah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pasar kini semakin menghargai transparansi, kemampuan verifikasi, dan integritas lingkungan dibandingkan sekadar volume emisi yang diserap atau dikurangi.
Laporan Bank Dunia mengidentifikasi tiga tren utama. Pertama, pasar bergeser dari perdagangan kredit yang sudah terbit ke investasi pada kredit masa depan melalui perjanjian pembelian di muka yang melonjak tiga kali lipat.
Proyek berbasis sumber daya alam mencakup 19% dari transaksi ini, yang memungkinkan akses pendanaan lebih awal bagi pengembang proyek.
Kedua, batasan antara pasar karbon kepatuhan dan pasar sukarela semakin kabur karena keduanya kini sama-sama memburu kredit berkualitas tinggi, sehingga pasokan kredit kepatuhan menjadi kian langka dan bernilai.
Ketiga, investor semakin meminati portofolio kredit yang terdiversifikasi, yang tidak hanya menghitung volume emisi, tetapi juga manfaat tambahan seperti pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.
Menurut Dr. Nguyen Sy Linh, "tren ini memberi tiga wawasan bagi Vietnam. Pertama, pemilik proyek harus proaktif bersiap karena permintaan tidak muncul secara otomatis. Kedua, kualitas akan menjadi penentu nilai kredit. Ketiga, pasar beralih ke investasi proyek yang menuntut transparansi, kepastian hak karbon, hak penggunaan lahan, serta mekanisme pembagian keuntungan yang transparan."
Para ahli menilai bahwa meski kerangka hukum di Vietnam terus disempurnakan, efektivitas operasional memerlukan koordinasi erat antara pemerintah, pelaku bisnis, dan pemilik proyek.
Dengan target operasional penuh pada 2029, tren global ini menjadi acuan penting bagi pemilik proyek dalam menyusun strategi pengembangan.
Bagi sektor kehutanan, peluang terbesar ada pada kemampuan membangun proyek berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional guna menarik investasi jangka panjang.