JAKARTA – Ribuan warga binaan Lapas dan Rutan di DKI dapat layanan kependudukan guna memastikan setiap individu memiliki identitas resmi untuk akses program pemerintah.
Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang sedang menjalani masa pidana agar tetap memiliki akses terhadap jaminan sosial.
Identitas yang valid menjadi syarat mutlak dalam proses integrasi serta pemenuhan hak-hak dasar lainnya selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
"Ribuan warga binaan Lapas dan Rutan di DKI dapat layanan kependudukan untuk memastikan hak-hak sipil mereka terpenuhi sebagai warga negara," ujar kepala kantor wilayah, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Selasa (28/4/2026).
Petugas menyisir setiap blok hunian untuk memverifikasi data bagi mereka yang belum memiliki NIK maupun yang memerlukan pembaruan dokumen fisik.
Sinergi antara instansi kependudukan dan hukum ini berjalan secara terjadwal guna menjangkau seluruh penghuni tanpa terkecuali.
Pihak Kanwil Kemenkumham berpendapat, bahwa kehadiran teknologi kecerdasan buatan sejatinya berfungsi untuk meningkatkan potensi manusia, bukan sebagai pengganti peran manusia sepenuhnya dalam mengelola validasi data kependudukan.
"Kami ingin menjamin bahwa status hukum dan kependudukan warga binaan tetap terjaga dengan baik melalui pendataan digital yang akurat," kata perwakilan dinas melalui berbagai sumber.
Sebagian besar warga binaan menyambut positif inisiatif ini karena memudahkan mereka dalam mengurus administrasi keluarga dari jarak jauh.
Penyediaan layanan jemput bola di dalam Rutan terbukti efektif dalam memangkas birokrasi dan kendala logistik yang selama ini menjadi hambatan utama.