SEMARANG – Anggota DPD RI Abdul Kholik mendesak evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut kasus keracunan MBG Demak yang menimpa ratusan warga.

Insiden medis yang melibatkan ibu dan anak tersebut dinilai sebagai peringatan keras bagi penyelenggara kebijakan.

Abdul Kholik menyampaikan bahwa tata kelola serta mitigasi risiko dalam distribusi makanan harus menjadi prioritas utama pasca kejadian di Jawa Tengah.

"Kasus keracunan seperti ini harus segera direspons dengan perbaikan yang konkret agar tidak terulang," ujar Kholik usai mengahdiri Musrenbang Jawa tengah di Kompleks Gubernur Jateng, Selasa (28/4/2026).

Kholik menjelaskan bahwa jika masalah teknis ini terus terjadi secara berulang, hal tersebut berpotensi merusak citra positif program di mata publik.

Pihak DPD RI mendorong adanya pengkajian ulang terhadap kapasitas setiap sekolah dalam mengelola makanan secara mandiri.

Penerapan standar operasional prosedur yang ketat di area dapur dianggap menjadi kunci utama untuk mencegah kontaminasi atau makanan basi.

Abdul Kholik berpendapat bahwa fokus sasaran program sebaiknya dialihkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar memerlukan dukungan gizi secara ekonomi.

Langkah penajaman kriteria penerima manfaat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas anggaran sekaligus menjamin kualitas kontrol yang lebih baik.

Distribusi makanan pada sekolah swasta dan pesantren menjadi salah satu poin yang diusulkan untuk masuk dalam skala prioritas evaluasi.