LONDON - Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, mengundurkan diri pada Kamis (11/6/2026) waktu setempat, setelah menuding Perdana Menteri (PM) Keir Starmer tak mengalokasikan cukup dana untuk melindungi negara. 

Pengunduran diri Healey di tengah meningkatnya ancaman global diyakini akan melemahkan otoritas Starmer. Terlebih, momentum ini terjadi seminggu sebelum pemilihan sela yang berpotensi memicu upaya pelengseran PM yang sedang tertekan itu.

Melalui kritik pedasnya, Healey memperingatkan bahwa Rencana Investasi Pertahanan (Defense Investment Plan/DIP) jangka panjang untuk satu dekade ke depan—yang hingga kini belum dipublikasikan oleh Starmer—justru berisiko membuat Inggris kurang aman. 

"Anda tidak mampu, dan Kementerian Keuangan tidak mau, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan negara untuk mempertahankan negara pada saat ancaman meningkat," tulis Healey dalam surat pengunduran diri kepada Starmer yang diposting di akun X-nya, dikutip dari AFP.

"Setelah menjelaskan kepada Anda bahwa saya tak akan bisa menerima DIP yang tidak memberikan sumber daya sesuai keperluan Angkatan Bersenjata kami, saya sekarang tidak punya pilihan lain selain mengajukan pengunduran diri," lanjutnya. Tak lama setelah Healey meletakkan jabatan, gelombang pengunduran diri meluas. 

Menteri Angkatan Bersenjata Al Carns, yang kerap disebut calon pemimpin masa depan, turut mengundurkan diri, diikuti oleh ajudan Healey, Pamela Nash.

PM Starmer membalas surat tersebut beberapa jam kemudian dengan menegaskan bahwa rencana pengeluarannya akan membawa transformasi dan modernisasi bagi angkatan bersenjata. "Saya akan selalu melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara kami," balas Starmer. 

Meskipun rencana pertahanan sering ditunda, Starmer bersikeras akan mempublikasikannya sebelum KTT NATO di Turkiye pada 7 Juli 2026.

Pemerintahan kiri-tengah di bawah Starmer sebelumnya berkomitmen menaikkan anggaran pertahanan menjadi 2,5 persen dari output ekonomi mulai tahun depan, dengan target mencapai 3,5 persen pada 2035. Namun, laporan mengungkapkan gejolak internal mengenai detail rencana tersebut. 

Healey membeberkan bahwa anggaran pertahanan hanya diproyeksikan naik menjadi 2,68 persen pada 2030, jauh di bawah apa yang ia anggap dibutuhkan untuk pertahanan negara saat ini.