BEIJING - Ketika berbagai perusahaan Barat tengah berusaha merelokasi basis produksi mereka dari China atau memangkas pembelian komponen asal negara tersebut guna meminimalkan ketergantungan—sebuah langkah yang dikenal sebagai decoupling atau de-risking—Beijing justru memperketat langkah pencegahan.

Mungkin awalnya kami sempat berpikir tidak ada yang dapat menghentikan negara-negara Barat untuk melakukan decoupling, tetapi nyatanya kami keliru.

Pemerintah China baru-baru ini menghentikan langkah akuisisi senilai USD2 miliar (Rp34 triliun) oleh Meta terhadap Manus, sebuah startup kecerdasan buatan (AI), pada bulan lalu.

 Tindakan ini menjadi peringatan keras bahwa kesepakatan yang dirancang di luar wilayah China sekalipun tetap tidak bisa terhindar dari campur tangan pemerintah setempat.

Meski Manus bermarkas di Singapura, perusahaan tersebut memiliki keterikatan kuat dengan China. Beijing menganggap startup tersebut sebagai aset strategis dalam kompetisi AI dunia dan membatalkan transaksi itu demi alasan keamanan nasional. 

Langkah tersebut disusul dengan kebijakan cepat Beijing yang merilis aturan baru mengenai Keamanan Industri dan Rantai Pasokan pada akhir April. 

Regulasi ini memperkuat wewenang China dalam melarang perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) untuk mengakuisisi teknologi tingkat tinggi milik mereka.

Aturan Baru Menghambat Decoupling 

Regulasi anyar ini ternyata memiliki implikasi yang jauh lebih luas. Secara praktis, Beijing memberikan peringatan kepada pemerintah maupun korporasi asing agar tidak melakukan pemutusan hubungan ekonomi (decoupling). 

Otoritas China kini memiliki dasar untuk membalas perusahaan asing yang memindahkan fasilitas produksinya ke negara lain, seperti India atau Vietnam, maupun yang mengembalikan produksinya ke negara asal.

Perusahaan-perusahaan tersebut juga terancam sanksi denda hingga masuk ke dalam daftar hitam rantai pasokan apabila mereka mematuhi aturan pembatasan ekspor dari AS dan Uni Eropa yang menyasar entitas China.

"Hal ini dimaksudkan untuk menggagalkan langkah-langkah pengurangan risiko seperti yang diambil oleh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, termasuk Jerman, untuk mengurangi ketergantungan pada China," kata Rebecca Arcesati, seorang analis di Mercator Institute for China Studies (MERICS) kepada DW.

Pasca pandemi, AS dan Uni Eropa memang gencar meningkatkan ketahanan rantai pasok agar tidak terlalu bersandar pada China. 

Banyak korporasi asing mulai menciutkan skala operasionalnya di China, bahkan sebagian sudah menarik produksinya pulang.

 Gesekan perdagangan ini sudah berlangsung lama, namun kebijakan tarif agresif dari Presiden AS Donald Trump terhadap produk China pada tahun 2025 memicu fragmentasi globalisasi yang semakin tajam ke dalam blok-blok perdagangan.

Respons Eropa Terhadap Praktik Dumping

 Menghadapi banjir barang murah akibat praktik dumping China serta tekanan tarif Trump yang membuat produk China dialihkan ke pasar Eropa, Uni Eropa mulai mengambil tindakan proteksi. 

Maret lalu, Komisi Eropa merinci Undang-Undang Percepatan Industri (IAA). 

Meski tidak menyebut nama China secara langsung, IAA didesain untuk memangkas ketergantungan strategis terhadap investasi dan barang asal China, sekaligus melawan kompetisi tidak sehat dari perusahaan China yang didukung subsidi besar dari pemerintahnya.

Situasi ini menjepit perusahaan multinasional, khususnya produsen otomotif Jerman seperti BMW, Volkswagen, dan Mercedes-Benz. 

Mereka harus menjaga pasar mereka yang sangat besar di China sembari menghadapi tekanan untuk mengurangi penggunaan komponen asal negara tersebut.

Dilema Bagi Pelaku Usaha 

Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di China, Jens Eskelund, menilai aturan baru dari Beijing sebagai instrumen ekstrateritorial yang akan menambah kerumitan dalam perdagangan dunia.

"Bisa saja terjadi situasi di mana perusahaan terjebak di antara regulasi yang diberlakukan di AS atau Eropa dan di China, di mana mustahil untuk mematuhinya secara keseluruhan," kata Eskelund kepada DW.

Analis MERICS, Arcesati, mencatat beberapa kasus di mana Beijing menekan perusahaan asing terkait rencana relokasi produksi mereka.

"Pemimpin China telah memutuskan cara terbaik memastikan kepemimpinan dalam teknologi adalah dengan membuat China lebih mandiri...dan agar dunia lebih bergantung pada China untuk rantai pasokan dan teknologi," jelasnya kepada DW.

China telah membuktikan kesiapannya menjadikan rantai pasok sebagai instrumen tekanan, seperti pengetatan kontrol ekspor mineral penting tahun lalu yang sangat vital bagi industri kendaraan listrik dan sistem pertahanan.

Upaya Melemahkan IAA

 Beijing kini menekan Uni Eropa untuk melunakkan aturan IAA. Di internal Uni Eropa sendiri terdapat perbedaan sikap; negara dengan ikatan ekonomi kuat seperti Jerman cenderung lebih waspada. 

Dengan proyeksi defisit perdagangan Uni Eropa terhadap China yang mencapai €360 miliar (Rp7.400 triliun) pada 2025, posisi Brussel berada di titik sulit untuk tetap teguh.

 Namun, para ahli mengingatkan pentingnya melindungi masa depan industri Eropa.

"Jika saya adalah pembuat kebijakan Eropa, saya akan...menggandakan upaya," kata Alice Garcia Herrero, Kepala Ekonom untuk Asia Pasifik di Bank Investasi Prancis Natixis kepada DW.

Jika kami terus menerima ancaman dari China, ruang gerak kami akan semakin sempit.