JAKARTA - Pemerintah tengah merancang penyaluran kembali bantuan insentif untuk kendaraan listrik dengan sistem yang akan dibedakan menurut jenis teknologi baterainya.

Mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan dasar nikel diproyeksikan bakal menerima nilai insentif yang lebih besar. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa program subsidi ini hanya dialokasikan untuk kendaraan listrik murni dan tidak mencakup varian hibrida.

Salah satu aspek krusial dalam bantuan ini adalah Pajak Pertambahan Nilai yang akan ditanggung oleh pemerintah, yang mana saat ini detail regulasi teknisnya masih dalam tahap pengkajian intensif.

Purbaya memaparkan bahwa pemilahan besaran subsidi tersebut dilakukan guna menyesuaikan teknologi baterai yang digunakan pada setiap kendaraan.

Kebijakan untuk memberikan keistimewaan pada baterai nikel ini selaras dengan program hilirisasi industri dalam negeri, mengingat Indonesia merupakan pemegang cadangan nikel yang melimpah.

Merespons kebijakan tersebut, pihak BYD sebagai pabrikan yang mengusung teknologi baterai LFP menyampaikan bahwa pada prinsipnya setiap teknologi memiliki visi yang sama. 

Luther Panjaitan, selaku Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, menyatakan bahwa pihaknya masih menanti keputusan resmi terkait regulasi itu.

Luther juga menyebutkan bahwa BYD sudah membekali diri dengan strategi jangka panjang dan memandang pemberian insentif sebagai bagian dari perkembangan pasar.