JAKARTA – Kondisi pasar karbon di tanah air kini kembali menjadi perhatian setelah pihak BRIN mengungkap fakta mengenai minimnya angka transaksi karbon pada level nasional. 

Kendati Indonesia memiliki aset berupa hutan tropis seluas salah satu yang terbesar di dunia, nilai perdagangan karbon domestik dikabarkan masih tertahan pada kisaran puluhan miliar rupiah.

 Saat ini, Pemerintah tengah menempuh langkah percepatan integrasi sistem karbon digital demi menarik minat investor global sekaligus memperluas ekosistem ekonomi hijau di dalam negeri.

I Wayan Susi Dharmawan, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, menjelaskan bahwa kondisi pasar karbon di Indonesia saat ini tengah berada di fase yang sangat krusial.

 Walaupun Bursa Karbon Indonesia telah beroperasi sejak 2023, capaian kinerjanya dianggap masih jauh di bawah potensi aslinya.

“Angka transaksi masih kecil dibanding potensi aset alami Indonesia,” ujar I Wayan dalam webinar BRIN, Jumat, 8 Mei 2026.

Pernyataan tersebut merefleksikan adanya gap yang signifikan dalam pasar karbon negara. 

Dengan kepemilikan jutaan hektare lahan gambut, hutan, serta mangrove sebagai penyerap emisi yang masif, kegiatan jual beli karbon justru berjalan sangat lamban. 

Padahal, pasar karbon sejatinya adalah kompetisi investasi hijau global yang bernilai triliunan rupiah. 

Negara yang memiliki tata kelola karbon solid akan menjadi destinasi utama bagi perusahaan global yang mencari kredit emisi.

Dunia memandang Indonesia sebagai pusat perhatian karena kekayaan alamnya yang besar, mulai dari Kalimantan sampai Papua yang memiliki nilai karbon tinggi. 

Namun, segala potensi tersebut dinilai belum berhasil dikonversi menjadi keuntungan ekonomi yang nyata bagi negara.

 I Wayan Susi Dharmawan berpendapat bahwa persoalan fundamental terletak pada kualitas data nasional serta sinkronisasi sistem. 

Beberapa proyek karbon ditemukan masih menggunakan referensi data historis yang lemah, sehingga menyulitkan proses verifikasi baseline emisi yang akurat.

“Kualitas data memengaruhi kredibilitas proyek karbon,” ujar I Wayan.

Kendala lainnya adalah terkait pembuktian aspek tambahan (additionality) pada tiap proyek karbon di Indonesia.

 Investor internasional menuntut jaminan bahwa sebuah proyek benar-benar menghasilkan pengurangan emisi secara nyata, bukan sekadar laporan formal.

 Jika bukti ini tidak kuat, harga kredit karbon asal Indonesia berisiko dihargai rendah di pasar global.

Risiko lebih besar meliputi ancaman pembalikan emisi serta kebocoran emisi dalam eksekusi proyek. 

Faktor seperti kebakaran hutan atau alih fungsi lahan bisa secara mendadak merusak kepercayaan terhadap kredibilitas proyek karbon. 

Risiko inilah yang membuat investor global bersikap sangat selektif terhadap proyek karbon di Indonesia.

I Wayan mengingatkan perusahaan agar tidak terburu-buru terjun ke pasar karbon tanpa persiapan yang matang.

 Setiap proyek karbon memerlukan perhitungan ekonomi, dampak lingkungan, serta struktur kelembagaan yang disiplin dan detail.

“Pengurangan emisi harus sebanding dengan investasi proyek,” tegas I Wayan.

Oleh sebab itu, pemerintah mulai membenahi secara total fondasi sistem perdagangan karbon nasional. 

Terdapat lima pilar strategis yang disusun untuk memperkuat tahap registrasi, sertifikasi, hingga integrasi perdagangan karbon. Fokus utama saat ini adalah pada penguatan kredibilitas sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV).