JAKARTA – Pasar karbon Indonesia kembali menarik perhatian setelah BRIN mengungkapkan fakta mengenai masih rendahnya transaksi karbon di tingkat nasional. Meskipun Indonesia memiliki hutan tropis terluas di dunia, nilai perdagangan karbon domestik dilaporkan masih berada di kisaran puluhan miliar rupiah. Saat ini, pemerintah sedang berupaya mempercepat integrasi sistem digital karbon guna memikat investor global dan memperluas ekonomi hijau nasional.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, I Wayan Susi Dharmawan, memaparkan bahwa pasar karbon Indonesia saat ini tengah berada dalam fase yang sangat krusial. Walaupun Bursa Karbon Indonesia sudah beroperasi semenjak tahun 2023, kinerjanya dinilai belum menyentuh potensi yang sebenarnya.

“Angka transaksi masih kecil dibanding potensi aset alami Indonesia,” ujar I Wayan dalam webinar BRIN, Jumat, 8 Mei 2026.

Pernyataan itu menggambarkan ironi besar dalam pasar karbon nasional. Memiliki jutaan hektare hutan tropis, lahan gambut, mangrove, serta cadangan penyerap emisi paling besar di dunia, transaksi karbon domestik justru masih berjalan lambat.

Padahal, pasar karbon bukan hanya sekadar mekanisme perdagangan angka emisi digital, melainkan juga medan persaingan investasi hijau global yang memiliki nilai triliunan rupiah. Negara dengan tata kelola karbon yang tangguh akan menjadi daya tarik utama bagi perusahaan internasional yang memerlukan kredit emisi.

Indonesia menjadi pusat perhatian dunia berkat kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan di Kalimantan, Sumatera, Papua, hingga wilayah mangrove pesisir dengan nilai karbon tinggi. Namun, potensi yang sangat besar tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi keuntungan ekonomi yang konkret.

I Wayan Susi Dharmawan menilai bahwa masalah utama bersumber pada kualitas data nasional serta integrasi sistem. Banyak proyek karbon yang masih memakai data historis yang lemah, sehingga proses verifikasi baseline emisi secara akurat menjadi sulit untuk dikerjakan.

“Kualitas data memengaruhi kredibilitas proyek karbon,” ujar I Wayan.

Tantangan lainnya berhubungan dengan pembuktian additionality dalam proyek karbon nasional. Investor internasional memerlukan kepastian bahwa proyek terkait benar-benar menciptakan pengurangan emisi tambahan, bukan hanya sekadar klaim administratif. Tanpa bukti yang solid, nilai kredit karbon Indonesia terancam dipandang rendah di pasar internasional.

Ancaman yang lebih berat mencakup risiko pembalikan emisi dan kebocoran emisi dalam proyek karbon. Kejadian seperti kebakaran lahan, deforestasi, serta perubahan fungsi lahan dapat merusak kredibilitas proyek dalam waktu singkat. Risiko inilah yang memicu investor global untuk bersikap lebih selektif terhadap proyek karbon di Indonesia.

I Wayan mengingatkan agar perusahaan tidak tergesa-gesa masuk ke pasar karbon tanpa persiapan yang matang. Proyek karbon menuntut perhitungan ekonomi, lingkungan, serta aspek kelembagaan yang amat ketat dan rinci.

“Pengurangan emisi harus sebanding dengan investasi proyek,” tegas I Wayan.

Pemerintah pun mulai menempuh langkah untuk membenahi fondasi sistem perdagangan karbon nasional secara menyeluruh. Lima pilar strategis sedang disiapkan guna memperkuat proses registrasi, sertifikasi, hingga integrasi perdagangan karbon. Fokus utama ditujukan pada peningkatan kredibilitas sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV).