JAKARTA – PLN EPI terus memperkuat sistem pengelolaan energi primer guna memastikan keandalan pasokan listrik sekaligus menyokong agenda transisi energi nasional.

Langkah ini menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk menghadapi dinamika kebutuhan energi yang semakin kompleks ke depan.

Kebutuhan akan integrasi sistem yang lebih modern menjadi prioritas utama bagi manajemen dalam menjaga rantai pasok.

"Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya kami memastikan keandalan pasokan energi primer melalui operational excellence yang terintegrasi, efisien, dan berbasis tata kelola yang kuat," kata Mamit, sebagaimana dilangsir dari berbagai sumber, Senin (27/4/2026).

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan menjelaskan bahwa penguatan kapasitas dan inovasi teknologi menjadi landasan utama perusahaan.

Tujuannya adalah menciptakan ekosistem energi yang tidak hanya handal tetapi juga ramah terhadap lingkungan.

Skema pengelolaan yang terpusat memungkinkan pemantauan stok energi di seluruh wilayah menjadi jauh lebih akurat dan responsif.

Optimalisasi kinerja operasional diharapkan mampu meminimalisir risiko gangguan distribusi yang dapat menghambat aktivitas masyarakat.

PLN EPI juga berfokus pada efisiensi biaya logistik untuk menjaga daya saing sektor ketenagalistrikan nasional di mata dunia.

Transformasi ini melibatkan berbagai aspek mulai dari digitalisasi data hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di lapangan.

Melalui pendekatan yang komprehensif, perusahaan optimis target pengurangan emisi karbon dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kolaborasi dengan mitra strategis juga terus ditingkatkan guna memperluas jangkauan sumber energi baru yang lebih berkelanjutan.

Setiap tahapan proses bisnis kini dirancang untuk lebih fleksibel terhadap perubahan kebijakan global mengenai penggunaan bahan bakar hijau.

Hasilnya terlihat dari semakin stabilnya aliran pasokan bahan baku ke pembangkit listrik di berbagai daerah terpencil.

Keberlanjutan sistem ini akan terus dievaluasi secara berkala guna memastikan keselarasan dengan program besar pemerintah pusat.