JAKARTA – Melalui sinergi strategis, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa perkuat tata kelola pemerintahan desa lewat program Jaga Desa guna mencegah praktik penyimpangan.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang berkaitan dengan pembangunan di tingkat akar rumput berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Kesadaran akan pentingnya pengawasan internal kini menjadi prioritas utama bagi para pengurus badan permusyawaratan di ribuan desa seluruh Indonesia.

"Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa perkuat tata kelola melalui program Jaga Desa agar pendampingan hukum bagi perangkat desa berjalan lebih optimal," ujar Indra Utama, Ketua Umum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), sebagaimana dilangsir dari kontan.co.id, Senin (27/4/2026).

Indra Utama menjelaskan bahwa kolaborasi ini juga melibatkan pihak kejaksaan untuk memberikan edukasi preventif mengenai risiko tindak pidana korupsi.

Penerapan sistem digital dalam pelaporan keuangan desa diharapkan mampu meminimalisir kesalahan administrasi yang sering kali berujung pada masalah hukum.

"Kehadiran program ini memastikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa perkuat tata kelola sehingga aparatur tidak lagi takut dalam mengeksekusi program pembangunan," tutur Indra Utama, sebagaimana dilangsir dari kontan.co.id, Senin (27/4/2026).

Indra Utama berpendapat bahwa penguatan fungsi pengawasan oleh BPD akan menciptakan iklim demokrasi desa yang jauh lebih sehat dan transparan.

Setiap anggota asosiasi kini didorong untuk lebih aktif dalam menjemput aspirasi warga sekaligus menjadi benteng pertahanan integritas desa.

"Target kami adalah mewujudkan zero corruption di tingkat desa dengan cara Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa perkuat tata kelola sedini mungkin," tegas Indra Utama, sebagaimana dilangsir dari kontan.co.id, Senin (27/4/2026).

Sinergi lintas sektoral ini diprediksi akan mempercepat penyerapan dana desa untuk proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada ekonomi warga.

Masa depan kemandirian desa kini sangat bergantung pada sejauh mana efektivitas pengawasan dan kualitas kepemimpinan kolektif di tingkat lokal tersebut.