JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah dibuat untuk melindungi nelayan.
Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan para nelayan secara menyeluruh. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.
Trenggono menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi nelayan, sehingga mereka dapat melaut dengan aman, efisien, dan produktif. Menurutnya, upaya perlindungan ini mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kebijakan pemerintah diarahkan agar nelayan memperoleh kepastian hukum dalam setiap aktivitas penangkapan ikan. Pengawasan yang dilakukan KKP bukan bertujuan menyulitkan, tetapi memberikan kepastian dan melindungi sumber daya perikanan agar tetap lestari.
Trenggono menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum lain agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Keluhan nelayan bukan pada PSDKP, kami akan berkoordinasi dengan aparat terkait agar pengawasan berjalan selaras,” jelasnya.
Skema PNBP Pasca-Produksi
Salah satu kebijakan penting yang diimplementasikan adalah perubahan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan dari sistem pra-produksi menjadi pasca-produksi.
Dengan skema ini, nelayan dapat melaut terlebih dahulu, sementara kewajiban PNBP akan dihitung berdasarkan hasil tangkapan. Skema ini dirancang untuk meringankan beban nelayan dan mendorong fokus mereka pada produktivitas di laut.
Trenggono menjelaskan, “Kita ingin nelayan fokus melaut. Dapat berapa, kita hitung bersama. Ini bagian dari upaya meringankan beban nelayan.”
Skema PNBP pasca-produksi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional nelayan. Dengan mengetahui hasil tangkapan secara pasti sebelum membayar PNBP, nelayan dapat mengatur strategi penangkapan, menghemat biaya operasional, dan merencanakan penjualan hasil laut.
Langkah ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi perikanan, di mana nelayan dapat memperoleh penghasilan yang lebih stabil tanpa tekanan finansial berlebih.
Penangkapan Terukur dan Efisiensi Biaya Operasional
KKP juga mendorong penerapan penangkapan ikan terukur di wilayah tangkap tertentu untuk mengurangi tekanan berlebih pada sumber daya ikan dan mencegah konflik antar nelayan.
Kebijakan ini memungkinkan nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh, sehingga biaya operasional lebih efisien. Dengan metode ini, wilayah penangkapan dapat dikelola berdasarkan data ilmiah sehingga stok ikan tetap terjaga.
Trenggono menekankan bahwa penerapan alat tangkap ramah lingkungan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga laut sebagai sumber penghidupan nelayan.
Selain itu, pengaturan BBM juga diterapkan agar nelayan dapat melaut dengan biaya yang lebih terkontrol. Kombinasi kebijakan ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara produktivitas nelayan dan kelestarian sumber daya perairan.
Perlindungan Sosial dan Infrastruktur Pendukung
Selain aspek ekonomi, pemerintah juga fokus pada perlindungan sosial nelayan. Program asuransi, layanan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya terus diperluas agar nelayan dan keluarganya mendapatkan perlindungan.
Trenggono menyatakan bahwa program ini penting untuk memastikan stabilitas kehidupan nelayan, sehingga mereka dapat bekerja tanpa risiko sosial yang membebani.
Peningkatan fasilitas infrastruktur juga menjadi prioritas KKP. Dermaga, tempat pelelangan ikan, dan akses BBM menjadi perhatian utama agar nelayan dapat melaksanakan aktivitas penangkapan dan distribusi hasil laut secara lebih efisien.
Trenggono menegaskan bahwa keterlibatan nelayan dalam perumusan kebijakan dan penyediaan fasilitas sangat penting untuk menciptakan solusi yang tepat dan relevan.
Inovasi Teknologi dan Strategi Jangka Panjang
Trenggono menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong inovasi teknologi dalam sektor perikanan. Kolaborasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan pihak swasta dilakukan untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang efisien.
Penggunaan teknologi ini bertujuan meningkatkan produktivitas tangkapan, mengurangi limbah, dan memperkuat posisi nelayan Indonesia di pasar global.
KKP percaya bahwa pendekatan berbasis data dan teknologi merupakan fondasi penting bagi pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Trenggono menekankan bahwa strategi jangka panjang, termasuk pengawasan berbasis ilmiah dan pengelolaan wilayah tangkap yang efektif, akan memberikan dampak positif bagi nelayan dan kelestarian ekosistem laut. Semua masukan dari nelayan dicatat dan dijadikan dasar evaluasi kebijakan agar selalu berpihak pada kesejahteraan mereka.
Dengan strategi yang menyeluruh, KKP menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi dan lingkungan nelayan dapat berjalan seiring. Kebijakan yang diterapkan meliputi perlindungan hukum, efisiensi operasional, pengawasan berbasis data, serta inovasi teknologi yang ramah lingkungan.
Pendekatan ini memastikan nelayan dapat melaut dengan produktif, aman, dan berkelanjutan, sambil menjaga stok ikan tetap terjaga untuk generasi mendatang.
Melalui kebijakan ini, KKP menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor perikanan nasional. Pemerintah tidak hanya melindungi nelayan secara ekonomis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Trenggono menegaskan bahwa setiap kebijakan akan terus diperbarui dan disesuaikan untuk memastikan kesejahteraan nelayan meningkat, sumber daya laut tetap lestari, dan produktivitas sektor perikanan nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan.
