MALUKU UTARA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara resmi menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Pemanfaatan Data dan/atau Informasi demi Mengoptimalkan Kepatuhan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Pendapatan Daerah.
Kesepakatan strategis ini ditandatangani secara langsung oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Wahyudi menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi pijakan bersama dalam memperkokoh sistem penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Maluku Utara.
Kemitraan antara pihak BPH Migas dan Pemprov Maluku Utara dinilai krusial guna memperkuat pengawasan distribusi komoditas energi tersebut.
“BPH Migas berkomitmen menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM agar tetap berjalan dengan baik bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” jelas Wahyudi, di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Proses saling berbagi data serta informasi ini diproyeksikan mampu mendongkrak efektivitas pengawasan sekaligus memaksimalkan pendapatan bagi negara maupun daerah.
Melalui dokumen PKS tersebut, kedua instansi turut menegaskan visi bersama untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang dikelola.
“Ada ketentuan-ketentuan dalam penyampaian data terkait kerahasiaannya. Mari kami jaga bersama,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sherly memberikan apresiasi positif atas kemitraan dengan BPH Migas dalam memperketat pengawasan jalur distribusi BBM di area Maluku Utara.
Sinergi ini pun dinilai sebagai momentum krusial demi mendongkrak kepatuhan dan mengoptimalkan sektor pendapatan asli daerah.
“Pertukaran data dan informasi diharapkan dapat mendukung pengawasan distribusi BBM yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah di Maluku Utara,” ungkapnya.
Sherly pun memaparkan kesiapan daerahnya dalam menyokong pasokan energi yang berkeadilan, merata, sekaligus berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan PKS ini, Sherly segera mendelegasikan tim khusus untuk menjalankan koordinasi intensif lanjutan bersama BPH Migas.
“Kami akan bekerja sama untuk memastikan bahwa BBM subsidi ini memang disalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan. Sehingga kegiatan ekonominya bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Sherly mengimbuhkan bahwa kesepakatan ini menjadi sebuah langkah awal, dan dirinya optimis jika sebuah kerja sama dijalankan dengan ketulusan hati, maka akan mendatangkan dampak-dampak positif.
“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama baik ini. Kami akan menjadi mata dan telinga dari BPH Migas di Provinsi Meluku Utara untuk memastikan tugas penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran dan semua potensi pajak yang harus dibayarkan kepada negara dapat dioptimalkan,” pungkasnya.
Agenda ini turut dihadiri oleh sejumlah Anggota Komite BPH Migas seperti Bambang Hermanto, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, serta Harya Adityawarman.
Di samping itu, tampak hadir pula Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Chrisnawan Anindtya, Plt. Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Syska Hutagalung, Inspektur Provinsi Maluku Utara Agus Riyanto, Kepala Bapenda Provinsi Maluku Utara Zainab Alting, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara M. Ali Fataruba, hingga Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara K.R.N.S.Lestari.