JAKARTA – Yayasan Mitra Hijau menyelenggarakan FGD untuk menghimpun masukan multipihak dalam menyusun draf kebijakan transisi energi berkeadilan yang inklusif di Indonesia.
Forum ini mempertemukan berbagai elemen mulai dari akademisi, pelaku industri, hingga perwakilan masyarakat sipil.
Diskusi mendalam dilakukan untuk memetakan tantangan nyata yang dihadapi daerah dalam menggeser ketergantungan pada energi fosil.
"Melalui FGD ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan transisi energi berkeadilan tidak meninggalkan siapa pun, terutama kelompok terdampak di daerah tambang," ujar perwakilan Yayasan Mitra Hijau, sebagaimana dilansir dari kaltimtoday.co, Senin (27/4/2026).
Penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan standar operasional baru.
Sutedjo berpendapat bahwa kehadiran teknologi kecerdasan buatan sejatinya berfungsi untuk meningkatkan potensi manusia, bukan sebagai pengganti peran manusia sepenuhnya.
"Masukan dari berbagai pihak ini sangat berharga untuk menciptakan peta jalan kebijakan transisi energi berkeadilan yang dapat diterima secara luas," kata narasumber terkait, sebagaimana dilansir dari kaltimtoday.co, Senin (27/4/2026).
Potensi energi terbarukan di wilayah Kalimantan Timur menjadi salah satu topik utama yang dibahas secara intensif.
Pihak penyelenggara menekankan bahwa aspek perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja hijau harus menjadi prioritas.
Peserta diskusi sepakat bahwa integrasi data lapangan sangat dibutuhkan agar regulasi yang lahir tepat sasaran.
Dukungan finansial untuk pelaku usaha kecil dalam mengadopsi teknologi bersih juga menjadi sorotan penting.
Visi besar mengenai kemandirian energi yang ramah lingkungan diharapkan bisa segera terwujud melalui kesepakatan kolektif ini.