JAKARTA -  Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang berencana melakukan penyesuaian kembali target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menghentikan penyaluran MBG bagi sekolah yang siswanya dinilai telah memiliki akses gizi memadai.

"Kami akan refocusing penerima manfaat. Rasanya tidak perlu kalau sekolah-sekolah yang tergolong mampu. Di rumah, kebutuhan gizinya kemungkinan juga sudah lebih baik," kata Nanik usai dilantik menjadi Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

BGN bakal mengarahkan program MBG kepada anak-anak serta kelompok yang benar-benar memerlukan intervensi gizi. Pihaknya akan melakukan kalkulasi ulang terhadap jumlah penerima manfaat program tersebut.

"Apakah 63 juta penerima manfaat saat ini benar-benar membutuhkan, atau justru bisa dikurangi lalu dialihkan kepada mereka yang belum memperoleh MBG," ujarnya.

Lebih lanjut, Nanik menegaskan bahwa BGN akan memprioritaskan efisiensi anggaran agar tidak memberatkan keuangan negara, tanpa mengurangi standar kualitas gizi yang didapatkan penerima manfaat.

Langkah konkret yang dilakukan adalah menyetop sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru, sembari mengevaluasi pengelolaan 27.877 dapur MBG yang sudah beroperasi.

"Kami akan menata apakah dapur yang ada sudah mampu melayani kebutuhan penerima manfaat atau justru berlebih. Karena itu, untuk sementara kami tidak membuka dapur baru maupun pendaftaran baru," tutur Nanik.

Dapur MBG Menumpuk di Pulau Jawa

Menurut Nanik, distribusi dapur MBG saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, BGN bakal mengevaluasi kebutuhan dapur di setiap wilayah.

"Kami akan menata kebutuhan dapur di masing-masing provinsi, misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Dari data yang kami miliki, dapur MBG masih menumpuk di Pulau Jawa," katanya.

"Setelah penataan selesai, baru kami hitung apakah perlu membuka kembali pembangunan dapur baru atau tidak," sambung Nanik.