JAKARTA - Masa pemblokiran lahan yang terdampak proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi secara resmi berakhir pada 25 Februari 2026. Dengan berakhirnya masa Penetapan Lokasi atau Penlok, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan proses administrasi dan transaksi tanah di wilayah yang sebelumnya diblokir dapat kembali dilayani seperti biasa.
Hal ini menandai berakhirnya pembatasan yang selama tiga tahun terakhir mengikat bidang-bidang tanah yang masuk dalam rencana trase jalan tol tersebut.
Berakhirnya Penetapan Lokasi dan Dampaknya
Penetapan Lokasi diterapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengamankan bidang-bidang tanah yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, sehingga selama masa berlaku Penlok, lahan tersebut tidak dapat diperjualbelikan, dijadikan jaminan bank, ataupun dilakukan aktivitas administrasi lainnya.
Namun, dengan berakhirnya masa tersebut pada 25 Februari 2026, pembatasan otomatis gugur dan kantor pertanahan wajib melayani semua permohonan administrasi pertanahan dari masyarakat yang mengajukan.
Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jembrana, I Gde Witha Arsana, menjelaskan bahwa selama masa Penlok, pembatasan transaksi dimaksudkan untuk mencegah peralihan hak atas tanah kepada pihak lain yang bisa merugikan proses pembebasan tanah untuk proyek tol. Namun kini, semua pembatasan itu dinyatakan tidak lagi berlaku sehingga warga yang terdampak dapat kembali mengajukan permohonan layanan pertanahan secara normal di kantor pertanahan setempat.
Reaksi Masyarakat dan Harapan Baru
Bagi masyarakat yang selama ini terdampak oleh status tanah yang diblokir, berakhirnya masa Penlok ini memberikan harapan baru sekaligus peluang untuk mengatasi beberapa kendala ekonomi yang muncul. Selama tiga tahun terakhir, banyak warga yang merasa kesulitan untuk mengurus sertifikat, mengajukan pinjaman modal, atau menjual tanah mereka karena terikat dengan status blokir tersebut. Dengan kembalinya hak atas tanah secara penuh, warga diharapkan dapat memulihkan aktivitas ekonomi yang sempat terhambat.
Beberapa warga bahkan mengungkapkan keprihatinan atas ketidakpastian yang mereka alami selama masa Penlok, termasuk ketidakmampuan untuk memanfaatkan tanah mereka sesuai kebutuhan pribadi dan ekonomi, sehingga banyak dari mereka berharap status blokir tersebut berakhir lebih cepat. Namun kini, harapan itu menjadi kenyataan dengan dimulainya kembali transaksi tanah di wilayah yang telah dibuka.
Syarat dan Ketentuan Hukum terkait Penlok
Menurut Witha Arsana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penlok hanya dapat diperpanjang satu kali. Karena perpanjangan sebelumnya sudah dilakukan, maka secara hukum tidak ada lagi peluang untuk memperpanjang masa berlaku Penlok yang ada saat ini.
Hal ini berarti bahwa jika di masa depan rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi kembali dilanjutkan, pemerintah harus memulai proses penetapan lokasi baru dari awal sesuai mekanisme yang diatur dalam aturan pertanahan.
Dengan berakhirnya Penlok, kantor pertanahan kini berkewajiban untuk melayani semua permohonan transaksi dan administrasi pertanahan tanpa ada hambatan. Ini menjadi titik balik penting bagi pemilik tanah yang selama ini mengalami kendala dalam mengurus segala bentuk urusan pertanahan mereka karena keterikatan dengan status proyek tol.
Prospek Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi ke Depan
Meskipun masa Penlok berakhir dan transaksi tanah kembali dibuka, nasib proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi masih menyisakan tanda tanya besar. Hingga kini, belum ada tanda-tanda kelanjutan pembangunan fisik proyek tersebut, termasuk pembayaran ganti rugi kepada warga terdampak.
Beberapa laporan lokal menyebutkan bahwa setelah peletakan batu pertama di lahan milik Perumda Bali beberapa waktu lalu, tidak banyak progres yang terlihat dan belum ada kepastian dari pihak terkait mengenai kelanjutan proyek tersebut.
Proyek tol ini sendiri memiliki rencana trase sepanjang hampir 97 kilometer yang melintasi puluhan desa dan wilayah di Kabupaten Jembrana. Keberlanjutan pembangunan jalan tol ini akan sangat bergantung pada kesiapan perencanaan, kepastian pendanaan, serta proses koordinasi antarinstansi terkait yang selama ini masih terus berjalan.
Namun, demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pembebasan blokir tanah ini merupakan langkah penting meskipun proyek besar itu masih belum jelas arah realisasinya.
Tantangan Pasca Blokir dan Jalan ke Depan
Dengan kembalinya transaksi tanah, tantangan lain yang kini dihadapi oleh masyarakat adalah bagaimana memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal untuk kebutuhan ekonomi mereka, termasuk menjual, mengembangkan atau menjadikan tanah sebagai jaminan modal usaha. Sebagian warga melihat ini sebagai peluang untuk memperbaiki kondisi finansial yang sempat terhambat akibat pembatasan selama masa Penlok.
Selain itu, bagi pemerintah dan instansi terkait, penanganan lanjutan proyek tol dan pembenahan proses administrasi serta koordinasi dengan berbagai pihak akan menjadi fokus penting agar rencana pembangunan infrastruktur besar seperti tol Gilimanuk-Mengwi dapat tetap berjalan tanpa merugikan masyarakat.
Dengan berakhirnya masa blokir dan dibukanya kembali transaksi tanah, hippun menjadi momentum bagi semua pihak untuk mengkonsolidasikan langkah ke depan dalam mengatasi hambatan administrasi lahan sekaligus memastikan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat terdampak.
