JAKARTA - Pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi juga penyiapan ekosistem kehidupan yang lengkap bagi aparatur sipil negara (ASN) dan keluarganya.
Pemerintah menargetkan IKN bukan hanya siap secara infrastruktur, melainkan juga mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian layanan dasar bagi para penghuni awalnya.
Seiring rampungnya berbagai fasilitas penting, aktivitas pemerintahan secara bertahap akan mulai berjalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Otorita IKN memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, hingga fasilitas ibadah telah dipersiapkan untuk mendukung kelancaran perpindahan ASN.
Langkah ini menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan nasional. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, IKN diharapkan mampu menjadi pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan aparatur negara serta masyarakat.
Fasilitas Pelayanan Dasar Jadi Fondasi Pemindahan ASN
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN Troy Pantouw menyatakan bahwa kesiapan fasilitas pelayanan dasar menjadi penentu utama keberhasilan pemindahan ASN ke IKN. Menurutnya, berbagai layanan penting kini semakin lengkap dan siap digunakan.
“Fasilitas pelayanan dasar di IKN semakin lengkap, dan siap sambut pemindahan ASN dengan rasa aman, nyaman, dan percaya diri menyongsong pusat pemerintahan baru Indonesia,” ujar Troy Pantouw.
Ia menegaskan bahwa pelayanan dasar merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, termasuk bagi ASN beserta keluarganya yang akan bermukim di IKN. Oleh karena itu, Otorita IKN terus mempercepat penyediaan berbagai fasilitas tersebut agar proses pemindahan berjalan sesuai rencana.
Menurut Troy, kesiapan layanan dasar bukan hanya mendukung aktivitas kerja ASN, tetapi juga memastikan kualitas hidup mereka tetap terjaga setelah berpindah ke ibu kota baru. Dengan demikian, ASN dapat bekerja secara optimal tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap kebutuhan dasar.
Aktivasi Bertahap IKN sebagai Pusat Pemerintahan
Otorita IKN memastikan bahwa proses aktivasi IKN sebagai pusat pemerintahan akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2026. Troy Pantouw mengungkapkan bahwa sebanyak 16 kementerian dan lembaga negara dijadwalkan mulai melakukan aktivitas rutin di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.
Aktivitas tersebut akan berlangsung di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menjadi pusat utama pemerintahan nasional di masa depan. Pemerintah menilai pendekatan bertahap ini penting untuk memastikan seluruh sistem dan layanan berjalan dengan baik sebelum aktivitas pemerintahan berlangsung penuh.
“Pelayanan dasar menjadi kunci agar ASN dapat pindah dan bekerja dengan tenang di IKN,” kata Troy.
Ia menambahkan, percepatan penyediaan layanan dasar dilakukan secara terintegrasi, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga jaminan sosial. Dengan kesiapan tersebut, diharapkan para ASN yang dipindahkan dapat langsung beradaptasi dan menjalankan tugas tanpa hambatan berarti.
Layanan Kesehatan dan Jaminan Sosial Telah Tersedia
Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan di KIPP IKN sudah tersedia dan sebagian telah beroperasi. Saat ini, terdapat empat rumah sakit di kawasan tersebut, dengan tiga di antaranya sudah melayani masyarakat.
Rumah sakit yang telah beroperasi meliputi Rumah Sakit Hermina Nusantara, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dan Rumah Sakit Umum Pisah (RSUP) Kementerian Kesehatan. Kehadiran fasilitas kesehatan ini menjadi jaminan penting bagi ASN dan keluarga yang akan tinggal di IKN.
Selain itu, layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah tersedia di Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara. Layanan BPJamsostek untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja juga sudah dapat diakses di wilayah KIPP IKN.
Ketersediaan layanan kesehatan dan jaminan sosial ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi ASN. Pemerintah menilai bahwa kepastian akses kesehatan merupakan faktor krusial dalam mendorong minat ASN untuk pindah ke ibu kota baru bersama keluarga.
Pendidikan dan Fasilitas Ibadah Diperkuat di KIPP IKN
Selain layanan kesehatan, Otorita IKN juga menyiapkan ekosistem pendidikan yang lengkap. Sekolah terpadu di KIPP IKN, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Beberapa institusi pendidikan yang akan segera beroperasi antara lain Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, sekolah terpadu Kementerian Agama, serta sekolah internasional seperti Nusantara Intercultural School (NIS), Australian Independent School Nusantara, Sekolah Islam Al-Azhar, Summarecon Nusantara, dan Sekolah Bina Bangsa Nusantara.
Otorita IKN juga melakukan pendampingan mutu terhadap 43 sekolah yang telah beroperasi di wilayah KIPP sebagai bagian dari kesiapan ekosistem pendidikan.
Di sisi lain, fasilitas ibadah turut dipersiapkan. Masjid Negara IKN direncanakan mulai beroperasi pada Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi.
Selain itu, Otorita IKN mengoordinasikan pelayanan ibadah di 12 masjid dan 37 musala yang tersebar di kawasan perkantoran, hunian pekerja konstruksi, rumah susun, serta pelayanan ibadah bagi umat Kristiani.
Menurut Otorita IKN, kesiapan fasilitas pendidikan dan ibadah ini diharapkan menjadi faktor pendorong ASN, TNI, Polri, dan masyarakat untuk pindah dan menetap di IKN bersama keluarga, sekaligus mempercepat terwujudnya pusat pemerintahan baru Indonesia.
