JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) reguler tahap pertama di Indonesia akan mulai disalurkan pada Februari 2026, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Kementerian Sosial (Kemensos) mengonfirmasi bahwa tahap pertama bantuan ini merupakan akumulasi untuk periode Januari hingga Maret 2026 dan akan disalurkan kepada sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, bantuan tersebut bertujuan untuk menjaga akses masyarakat rentan terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta menanggulangi masalah stunting dan malnutrisi.

Pemerintah berharap bahwa penyaluran bantuan sosial ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. 

Hal ini diharapkan terjadi melalui transaksi yang melibatkan pasar tradisional dan warung sekitar tempat tinggal penerima. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif baik dalam jangka pendek maupun panjang bagi masyarakat yang membutuhkan.

Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT

Masyarakat yang ingin mengecek status penerimaan bansos dapat melakukannya secara mandiri melalui situs resmi Kemensos menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP. 

Proses pengecekan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang mudah dan cepat. Berikut adalah panduan lengkap untuk memeriksa status penerima bansos secara online:

Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.

Pilih data wilayah sesuai dengan alamat pada KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).

Masukkan nama lengkap sesuai dengan data di KTP.

Masukkan kode captcha yang tersedia di layar.

Klik tombol “Cari Data.”

Sistem akan menampilkan informasi status penerima, jenis bantuan yang diterima, serta keterangan penyaluran yang akan diberikan.

Langkah-langkah ini memudahkan penerima bantuan untuk mengecek status bantuan yang mereka terima, sehingga tidak ada kebingungannya dalam menunggu pencairan bantuan.

Rincian Besaran Bantuan Tahap I 2026

Pada tahap pertama bantuan yang disalurkan antara Januari hingga Maret 2026, besaran bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan komponen yang berlaku untuk setiap keluarga. Berikut adalah rincian besaran bantuan untuk kedua jenis bantuan sosial yang akan disalurkan:

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Rp 200.000 per bulan

Total Rp 600.000 untuk tiga bulan

Program Keluarga Harapan (PKH)

Ibu hamil/nifas: Rp 750.000

Anak usia 0–6 tahun: Rp 750.000

Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000

Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000

Anak SD/sederajat: Rp 225.000

Anak SMP/sederajat: Rp 375.000

Anak SMA/sederajat: Rp 500.000

Korban pelanggaran HAM berat: Rp 2.700.000

Besaran bantuan ini dirancang untuk membantu keluarga yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sekaligus mendorong kualitas hidup yang lebih baik. 

Pencairan bantuan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penerima Bansos Harus Memanfaatkan Bantuan Dengan Bijak

Meskipun bantuan sosial ini memberikan manfaat yang besar bagi keluarga penerima, Kemensos mengingatkan agar bantuan tersebut dimanfaatkan dengan bijak. Fokus utama dari bantuan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang rentan, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. 

Oleh karena itu, bantuan tersebut sebaiknya digunakan untuk keperluan yang produktif dan dapat mendukung perbaikan kualitas hidup dalam jangka panjang.

Bantuan sosial juga diharapkan dapat berperan dalam pengurangan angka stunting dan malnutrisi yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. Dengan bantuan yang tepat sasaran dan efektif, pemerintah optimis dapat menciptakan perubahan positif di masyarakat, terutama di kalangan keluarga yang membutuhkan.

Harapan Pemerintah Terhadap Dampak Ekonomi Lokal

Kemensos berharap bahwa penyaluran bantuan sosial ini tidak hanya membantu keluarga penerima manfaat secara langsung, tetapi juga dapat memberi dampak positif bagi perekonomian lokal. 

Dalam hal ini, kemanfaatan bantuan sosial ini tidak hanya terbatas pada aspek kebutuhan dasar, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap perekonomian pasar tradisional dan usaha kecil yang ada di sekitar tempat tinggal penerima.

Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, terutama keluarga penerima manfaat, diharapkan akan ada perputaran ekonomi yang lebih baik di tingkat lokal. 

Pasar-pasar tradisional dan warung yang ada di sekitar tempat tinggal penerima dapat merasakan manfaatnya melalui peningkatan penjualan dan kebutuhan barang. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengoptimalkan Proses Pencairan dan Penyaluran Bansos

Dalam proses pencairan dan penyaluran bantuan sosial, Kemensos terus berupaya untuk memastikan bahwa seluruh penerima bantuan mendapat akses yang mudah dan cepat. 

Oleh karena itu, masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan dapat memeriksa status mereka secara langsung melalui sistem yang telah disediakan. Kemudahan akses informasi ini menjadi salah satu kunci keberhasilan program bantuan sosial di Indonesia.

Kemensos juga memastikan bahwa proses penyaluran bantuan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk penggunaan sistem digital untuk pengecekan data. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada kesalahan data atau ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan.

Kepastian dan Keterbukaan dalam Proses Penerimaan Bansos

Keberlanjutan program bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap keluarga yang berhak mendapatkan bantuan. 

Pemerintah, melalui Kemensos, berkomitmen untuk menjamin keterbukaan informasi mengenai status penerimaan bantuan, serta menjaga agar tidak ada pihak yang tertinggal atau mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan. 

Oleh karena itu, masyarakat dapat dengan mudah mengecek status mereka menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP mereka.

Selain itu, Kemensos juga mendorong penerima bantuan untuk segera melaporkan jika ada masalah terkait dengan proses pencairan atau distribusi bantuan yang mereka terima. Hal ini penting untuk menjaga agar setiap proses bantuan sosial berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Tujuan Program Bansos PKH dan BPNT

Program Bansos PKH dan BPNT yang disalurkan oleh pemerintah memiliki tujuan yang sangat jelas. Selain untuk membantu mencukupi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. 

Dengan pemberian bantuan yang lebih terstruktur dan terukur, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi di masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya mengatasi kemiskinan dan masalah sosial lainnya, bantuan sosial ini juga berperan penting dalam mendorong keluarga-keluarga rentan untuk tetap bertahan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. 

Sebagai hasilnya, masyarakat diharapkan dapat menikmati hidup yang lebih baik dengan bantuan yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan mereka.