JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatra dan Aceh diperkirakan mencapai lebih dari Rp 50 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
Angka ini merupakan kalkulasi awal yang terus disesuaikan seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan. “Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp 50 triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang,” ungkap AHY.
Estimasi ini mencakup tahap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Tahapan tersebut baru dapat dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir.
Saat ini, pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari untuk memastikan semua proses mitigasi berjalan optimal. AHY menegaskan bahwa perencanaan anggaran sejak dini sangat penting agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Perencanaan Anggaran dan Prioritas Infrastruktur
Menurut AHY, penghitungan kebutuhan anggaran sejak awal tidak hanya untuk memastikan kelancaran program rehabilitasi, tetapi juga untuk menjaga kualitas pembangunan kembali.
“Di sinilah akan membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Jadi tentunya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kami semua disuruh menghitung, disuruh mempersiapkan dengan baik,” jelas AHY.
Meskipun Presiden telah menginstruksikan agar perbaikan dilakukan secepat mungkin, AHY mengingatkan agar kecepatan eksekusi tidak mengorbankan kualitas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus tangguh, aman, dan mampu menahan dampak bencana di masa depan.
“Tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita lakukan secara cepat tapi juga tidak boleh geresa-gerusuh (terburu-buru) karena membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, tapi juga harus kualitasnya bagus,” tambah AHY.
Pendekatan ini dimaksudkan agar infrastruktur yang diperbaiki tidak hanya dapat digunakan sementara, tetapi memiliki daya tahan jangka panjang, sehingga masyarakat dan perekonomian wilayah terdampak lebih cepat pulih dari bencana.
Rincian Kebutuhan Anggaran Berdasarkan Provinsi
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, sebelumnya menjelaskan rincian estimasi anggaran perbaikan rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana di Sumatra dan Aceh. Menurut data BNPB, total anggaran nasional mencapai Rp 51,82 triliun.
“Kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU total di 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah 51,82 triliun bapak,” ujarnya.
Untuk Aceh, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 25,41 triliun. Dana ini mencakup perbaikan rumah warga, lahan pertanian, dan infrastruktur dasar lainnya. BNPB mencatat ada 37.546 rumah yang mengalami kerusakan, baik dalam kategori sedang maupun berat.
“Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan kembali pada kondisi semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” jelas Suharyanto.
Sumatra Utara memerlukan anggaran sekitar Rp 12,88 triliun untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir. Sementara Sumatra Barat membutuhkan Rp 13,52 triliun, meski secara keseluruhan kondisinya lebih baik dibanding provinsi lain.
Namun terdapat dua kabupaten di Sumatra Barat yang masih membutuhkan penanganan khusus, menandakan perbedaan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan di setiap wilayah.
Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur
AHY menekankan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara bertahap dan terencana. Setelah masa tanggap darurat selesai, fokus akan beralih pada perbaikan jalan, jembatan, fasilitas umum, sarana pendidikan, dan infrastruktur sosial lainnya yang terdampak.
Proses ini melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, kementerian terkait, dan pemerintah daerah agar setiap langkah pembangunan berjalan lancar.
Pemerintah juga berupaya menerapkan teknologi konstruksi modern dan material yang lebih tahan bencana. Strategi ini bertujuan mempercepat proses rekonstruksi, meminimalkan risiko kerusakan berulang, dan memastikan anggaran yang digunakan lebih efisien.
AHY menegaskan bahwa prinsip ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekankan kualitas pembangunan tanpa mengorbankan kecepatan.
Selain itu, program rehabilitasi difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh, seperti jembatan dengan standar tinggi, rumah warga yang tahan terhadap banjir, serta fasilitas umum yang mampu menahan longsor.
Langkah-langkah ini bertujuan mengurangi risiko kerugian di masa mendatang sekaligus menjaga kontinuitas aktivitas ekonomi masyarakat.
Koordinasi Antar Lembaga untuk Efisiensi dan Akurasi
Keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar lembaga. BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi ujung tombak dalam penghitungan kebutuhan anggaran dan prioritas pembangunan.
Data lapangan dari tim tanggap darurat digunakan untuk memastikan distribusi dana tepat sasaran, mulai dari perbaikan rumah warga hingga infrastruktur publik.
Selain itu, pemerintah memperhitungkan semua risiko, termasuk kemungkinan bencana susulan. Setiap proyek perbaikan diharapkan selesai dengan kualitas tinggi dan tepat waktu, agar masyarakat terdampak dapat segera kembali ke kehidupan normal.
Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah untuk memantau penggunaan anggaran secara transparan dan meminimalkan pemborosan.
AHY menegaskan bahwa koordinasi dan perencanaan matang menjadi kunci agar proses rehabilitasi berlangsung lancar. Setiap keputusan alokasi dana didasarkan pada data lapangan, proyeksi risiko bencana, serta kebutuhan masyarakat terdampak.
Hal ini penting untuk memastikan pembangunan kembali infrastruktur lebih tangguh, efisien, dan bermanfaat jangka panjang.
Estimasi anggaran lebih dari Rp 50 triliun untuk rehabilitasi pascabencana di Sumatra dan Aceh menunjukkan skala kerusakan yang signifikan. Pemerintah, di bawah koordinasi AHY, menekankan pentingnya perencanaan sejak dini, pelaksanaan berkualitas, dan pembangunan infrastruktur yang tangguh.
Dengan pendekatan bertahap, koordinasi antar lembaga, dan fokus pada efisiensi serta ketahanan, diharapkan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lancar.
Strategi ini diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak, tetapi juga mengurangi risiko kerugian di masa depan dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.
