JAKARTA - Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar pembahasan intensif mengenai standar operasional prosedur (SOP) kesehatan.
Diskusi ini juga mencakup berbagai persoalan lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional yang menargetkan pemenuhan gizi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Beberapa hal kami bahas, terutama soal 19 SOP kesehatan, penyusunan menu, dan pelaksanaan distribusi MBG bagi balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta penyusunan kelompok kerja penyiapan bahan baku program MBG,” ujar Ketua Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang.
Nanik menekankan bahwa Program MBG tidak bisa dijalankan sendiri oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena skala anggaran yang besar serta banyak keterkaitan lintas kementerian dan lembaga.
Persoalan Pasokan Bahan Pangan
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah pasokan bahan pangan untuk dapur-dapur MBG. Dengan 14.299 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi dan menjangkau sekitar 40 juta penerima manfaat, permintaan bahan pangan berpotensi menyebabkan kenaikan harga komoditas seperti ayam, telur, sayuran, dan buah-buahan.
“Kalau tidak segera diantisipasi, yang akan meledak adalah soal penyediaan bahan baku,” jelas Nanik.
Ia menegaskan bahwa semua kementerian dan lembaga harus terlibat aktif dalam mengantisipasi persoalan ini. Misalnya, BKKBN bisa mendorong kader posyandu untuk beternak ayam atau menanam sayuran, pisang, dan buah-buahan di pekarangan mereka.
Target program MBG pada tahun 2026 adalah mencapai 83 juta penerima, termasuk siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kementerian Sosial bahkan mengusulkan agar lansia dan difabel juga mendapatkan manfaat MBG, dan Presiden telah menyetujui usulan tersebut.
Partisipasi Kementerian dalam Tata Kelola MBG
Dalam rapat koordinasi, berbagai kementerian memberikan masukan untuk meningkatkan tata kelola MBG. Perwakilan BKKBN menyoroti pola distribusi dan varian menu yang tepat bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan perkembangan SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dari lebih 14 ribu SPPG, baru 4.590 yang mengajukan permohonan SLHS, dan 1.218 telah memperoleh sertifikat tersebut.
Persoalan utama yang dihadapi SPPG dalam pengajuan SLHS meliputi temuan bakteri e-coli pada air serta pemenuhan persyaratan fisik Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Oleh karena itu, Kemenkes mengusulkan 19 SOP yang harus diterapkan di setiap SPPG.
Nanik menekankan pentingnya duduk bersama antara BGN dan Kemenkes untuk membahas SOP ini agar dapur-dapur yang sempat dihentikan sementara bisa kembali beroperasi.
Dukungan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
Wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyampaikan bahwa 20 persen dana desa akan dialokasikan untuk program ketahanan pangan.
Langkah ini mencakup pembinaan petani, peternak, dan nelayan agar dapat memproduksi bahan pangan yang akan disalurkan ke program MBG.
Dengan strategi ini, pemerintah tidak hanya memperkuat distribusi MBG tetapi juga mendorong kemandirian lokal dalam penyediaan bahan baku. Hal ini diharapkan dapat menstabilkan harga bahan pangan dan menjamin kontinuitas program secara nasional.
Cakupan Program MBG di Pesantren
Perwakilan Kementerian Agama melaporkan perkembangan MBG di pesantren. Saat ini, 29 pesantren telah memiliki SPPG, sementara 270 pesantren menerima MBG dari SPPG-SPPG sekitar pesantren mereka. Jumlah total santri yang menerima MBG hingga kini mencapai 337.442 jiwa.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada masyarakat umum, tetapi juga menjangkau komunitas pendidikan berbasis agama, memastikan pemenuhan gizi merata di berbagai segmen masyarakat.
Menuju Peningkatan Tata Kelola Nasional
Rapat koordinasi yang membahas 19 SOP kesehatan, pasokan bahan pangan, distribusi, dan keterlibatan lintas kementerian ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat tata kelola program MBG.
Dengan partisipasi aktif BKKBN, Kemenkes, Kemenko PMK, dan Kementerian Agama, serta dukungan pemerintah daerah dan desa, diharapkan program MBG bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi model pemberdayaan nasional yang tidak hanya menargetkan peningkatan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga mendorong ketahanan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat.
Nanik menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar tujuan program MBG tercapai: memastikan seluruh balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan difabel mendapatkan manfaat gizi yang cukup setiap hari, sambil menjaga kualitas operasional setiap dapur MBG di seluruh Indonesia.
